Aang Khunaifi, S.H., M.H., Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Provinsi Jawa Timur. (foto: ist).
Aang Khunaifi, S.H., M.H., Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengatakan, audit yang dilakukan pengawas pemilihan dalam pelaksanaan tahapan coklit data pemilih adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan tahapan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Sehingga temuan terhadap beberapa poin itu sangat urgent untuk segera disampaikan saran perbaikan kepada jajaran KPU. Penyampaian saran perbaikan, merupakan upaya mengingatkan jajaran penyelenggara pemilihan ketika tidak mematuhi tata cara prosedur yang diharuskan," ujarnya kepada BANGSAONLINE.com, Kamis (13/8/2020).
Menurutnya, jika saran perbaikan tidak dilaksanakan, maka pengawas pemilu berkewajiban melakukan mekanisme penanganan pelanggaran.
"Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat 1 dan 2 Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum," pungkasnya.
Sekadar diketahui, pelaksanaan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dimulai sejak 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020. Hasil dari proses coklit tersebut, akan menjadi bahan KPU dalam menyusun daftar pemilih di pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang. (nf/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
