Sementara itu, dalam rapat paripurna tadi siang, lima fraksi menyampaikan sejumlah pandangannya. F-Demokrat melalui jubir Udji Pramono mengungkapkan terlalu dini dan tergesa-gesa rencana tersebut. Alasannya, wacana interpelasi dilakukan segera setelah RDP.
"Penggalian data juga kurang komprehensif. Dampak proyek hanya satu lokasi, tidak berdampak luas kepada masyarakat," ulasnya.
Ia juga mengungkapkan, bahwa Ika Puspitasari dilantik Desember 2018. ''Itu tahun pertama setelah menjabat. Sehingga kami memaklumi jika belum maksimal. Seyogyanya ada pembinaan dari DPRD sebagai fungsi pengawasan," katanya.
"Kalau tahun kejadian ini terjadi lagi dan ada dampak lagi, maka kami mempertimbangkan untuk menggunakan hak-hak DPRD. Kami atas nama fraksi mohon maaf apabila belum mendukung adanya interpelasi. Itu tidak dikarenakan karena kami dekat wali kota. Tapi semata-mata alasan proporsionalitas, bukan alasan politik atau apa," pungkasnya.
