Suasana audiensi antara warga dengan Pemdes Jadi yang digelar di balai desa setempat, Jumat (1/11).
TUBAN, BANGSAONLINE.com - Masyarakat Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban kembali menggeruduk balai desa setempat, Kamis (1/11). Tuntutan mereka sama seperti sebelumnya, mendesak Kepala Desa (Kades) Jadi agar berpihak kepada warga dan ikut menolak seluruh kegiatan uji seismik 3D oleh Pertamina Hulu Energi Tuban East Java (PHE TEJ) yang ada di desa.
Hal itu buntut dari surat pernyataan yang telah dibuat bersama antara warga, pihak desa, perwakilan Pertamina, dan disaksikan forkopimcam Semanding, yang ternyata tidak dijalankan dengan baik oleh petugas di lapangan. Dalam salah satu poin kesepakatan itu tercantum adanya sosialisasi ulang kepada warga secara satu per satu.
Namun, pelaksanaan di lapangan tidak demikian. Pertamina terus melakukan aktivitas tanpa sosialisasi terlebih dahulu. Untuk itu, warga murka dan kembali meminta kejelasan kepada pihak desa untuk mendesak agar menghentikan setiap aktivitas uji seismik 3D yang sudah berlangsung.
Menurut warga desa, pertamina telah menyalahi kesepakatan yang sudah ditandatangani bersama. Karena di dalam salah satu poinnya pertamina melakukan sosialisasi ulang kepada warga satu per satu, namun tidak dijalankan.
"Warga sangat kecewa dengan surat kesepakatan yang tidak dijalankan oleh Pertamina. Di salah satu poin menyebutkan utuk dilakukan sosialisasi ulang, namun kenyataannya tidak. Pertamina langsung melakukan aktivitas uji seismik, sehingga warga berontak lagi," ujar koordinator warga Alim Mutamam kepada BANGSAONLINE.com.
Adanya aktivitas uji seismik itu juga dikhawatirkan akan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan mengancam sumber mata air yang ada di desa. Untuk itu, warga kompak menolak segala bentuk aktivitas pengeboran untuk mencari cadangan sumber minyak. "Warga semua tidak setuju dengan pengeboran yang dilakukan Pertamina. Kami tidak butuh itu," imbuhnya.
Warga mendesak kepala desa untuk berpihak kepada masyarakat dan ikut menolak kegiatan uji seismik yang ada di desa. Mereka mendesak kades untuk ikut menandatangani petisi penolakan warga.
"Kepala desa harus tanda tangan sebagai bukti dukungan kepada warga, harus ada hitam di atas putih agar memiliki kekuatan hukum," teriak salah satu warga.
Tak hanya itu, di tengah-tengah masyarakat saat ini telah muncul isu hoax yang diduga dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Berita tidak benar itu berisi pernyataan jika beberapa warga dan perangkat desa telah memberikan izin. Adanya berita itu membuat warga lainnya merasa resah dan mempertanyakan kebenarannya kepada pihak desa.
