Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat membacakan jawaban eksekutif atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi dalam paripurna Raperda RPJMD 2019-2024. foto: ist
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemprov Jawa Timur serius dalam mengatasi ketimpangan kualitas layanan dasar kesehatan dan pendidikan. Pengurangan ketimpangan ini di antaranya dilakukan dengan meningkatkan sinergi antara Pemprov Jatim dengan kab/kota.
Di antaranya dengan mendorong perkembangan kelas menengah karena indeks GINI sangat sensitif terhadap perubahan di kelas menengah, serta pertumbuhan inklusif di mana kelompok masyarakat bawah harus tumbuh lebih cepat jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat atas.
BACA JUGA:
- Raih SPM Awards 2024, Adhy Karyono: Jadi Motivasi dan Cambuk bagi Pemprov Jatim
- Hadiri Rakornas PB 2024, Adhy Karyono: Indeks Risiko Bencana di Jawa Timur Terus Turun
- Maksimalkan Pelayanan, Pj Gubernur Jatim Resmikan Layanan Hematologi Onkologi Anak RSUD dr Soetomo
- Buka LKS SMK XXXIII Jatim 2024, Adhy Karyono Optimis Jadi Modal Strategis Pertahankan Juara
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat membacakan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang RPJMD Provinsi Jatim tahun 2019-2024 saat Sidang Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jatim, Jalan Indrapura Surabaya, Rabu (12/6).
Menurutnya, Pemprov Jatim akan bekerja lebih keras lagi dalam menanggapi masalah pemerataan kualitas ini. Untuk pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan, diupayakan melalui penyebaran dokter-dokter spesialis, menugaskan dokter-dokter muda yang tersedia untuk bekerja di wilayah terpencil dan daerah tertinggal, serta peningkatan pembangunan sarana prasarana kesehatan yang layak hingga ke wilayah pedesaan.
“Ini dilakukan agar masyarakat miskin bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas, utamanya di daerah-daerah kepulauan. Selain itu, juga dilakukan upaya preventif melalui peningkatan kesadaran masyarakat utamanya di wilayah pelosok desa akan pentingnya kesehatan,” jelas Khofifah, sapaan lekat Gubernur Jatim ini.
Sebagai upaya pemeratan mutu pelayanan pendidikan, lanjutnya, Pemprov Jatim mempunyai program-program prioritas antara lain program pendidikan gratis dan berkualitas, pemerataan, dan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan, serta perluasan akses pendidikan yang dilakukan melalui pembentukan Sekolah Pengampu Kepengasuhan Siswa Berbasis Pesantren.
“Sekolah pengampu berbasis pesantren ini bertujuan untuk memberikan kepengasuhan bagi anak-anak petani, nelayan, yatim piatu, atau yang ditinggal orang tua sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI),” katanya.
