Gubernur: Sepuluh Daerah IPM Terendah di Jatim Perlu Diintervensi

“Hal ini disebabkan pola keluarga kecil sudah berakar di Provinsi Jatim. Selain itu, juga didukung Kebijakan Pembangunan Keluarga berdasarkan PP No. 87 Tahun 2014 pasal 6 diarahkan untuk melembagakan NKKBS, memberdayakan fungsi keluarga serta kemandirian keluarga.

Lebih lanjut disampaikannya, capaian kinerja lainnya juga diperoleh seperti pencapaian prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (CPR) di Jatim adalah 63,1 persen berdasarkan hasil Survey Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP 2018).

Capaian ini jauh lebih baik daripada capaian nasional yang baru mencapai angka 57 persen. Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun mampi ditekan hingga angka 37 per 1.000 remaja usia 15-19 tahun. Angka ini jauh melampaui target yang ditetapkan yaitu 50.

Saat ini, di Jatim telah terbentuk 1.416 kampung KB yang kegiatannya terintegrasi dengan program pembangunan laknnya. Selain itu, sesuai road map kampung KB, diutamakan dibentuk kampung KB di desa miskin/tertinggal dengan sasaran desa stunting.

Rakerda yang diselenggarakan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur ini bertema “Meningkatkan Sinergitas Implementasi Program Kerja Pusat dan Daerah Dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas”.

Tujuan diadakannya kegiatan ini untuk meningkatkan sinergitas, komitmen dan dukungan pemerintah, pemda dan mitra kerja dalam pengelolaan serta pelaksanaan program KKBPK di Jatim guna meningkatkan kualitas penduduk Jatim.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama atau MoU dengan Kodam V/Brawijaya Dinas PMD Prov. Jatim, BKN Kanreg II Jatim, LPM Unair dan Unit PPM Poltekes Kemenkes Surabaya, serta penyerahan bantuan skripsi dan thesis secara simbolis kepada mahasiswa-mahasiswi S1 dan S2 wilayah Jatim. (mdr/ian)