Rembug Nasional Migas dan Media digelar dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2019 di Jawa Timur. foto: DIDI ROSADI/ BANGSAONLINE
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Indonesia sebagai negara penghasil minyak butuh membangun kilang minyak untuk mengurangi defisit perdagangan luar negeri. Kesimpulan itu disampaikan oleh pengamat ekonomi, Hadi Prasetyo.
“Sejak masa Presiden Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kita belum memiliki kilang minyak,” ujar Hadi seusai acara rembuk Migas dan Media, Peluang dan Tantangan Sektor Hulu Migas dalam rangka HUT Hari Pers Nasional di Surabaya, Rabu (6/2).
BACA JUGA:
- Jelang Lebaran 2026, Tim Proyek EW GRR Tuban Salurkan 950 Paket Sembako untuk Warga Jenu
- Perkuat Silaturahmi, PHE WMO dan SKK Migas Gelar Safari Ramadhan Bersama Insan Media Jawa Timur
- HSSE TPPI Tuban Pastikan Kebakaran Unit di Tuban Tak Timbulkan Dampak Beracun
- Kilang TPPI Tuban Terbakar, Warga Panik Hingga Sempat Mengungsi
Menurut Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) ini, investasi di kilang minyak sangat diperlukan untuk mengurangi defisit neraca perdagangan luar negeri. Keberadaannya dapat memangkas impor yang masih didominasi migas.
Selama ini, lanjut Hadi, Indonesia selalu melakukan ekspor minyak mentah. Begitu sudah jadi, diimpor kembali ke dalam negeri. Kondisi tersebut, menurut hitungan Hadi yang juga mantan Asisten II Bidang Ekonomi Setdaprov Jatim, sangat merugikan perdagangan luar negeri.
Meski diakuinya, bahwa pembuatan kilang minyak tidaklah mudah. Ada campur tangan politik di dalamnya. “Minyak itu di mana pun sangat berpengaruh kepada pengambilan keputusan nasional. Kalau dilihat keputusannya di kilang minyak, tentu ada sesuatu yang merasa rugi,” urainya.
Sekarang, ungkap Hadi, tinggal ke depan pengambilan keputusan seperti apa. “Hampir semua industri bisnis migas dalam tanda petik sedikit atau banyak ada pertimbangan politiknya,” tuturnya.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




