Defisit APBD, FRBP Ajukan Hearing ke DPRD Banyuwangi

BANYUWANGI, BANGSAONLINE.com - Forum Rakyat Banyuwangi Peduli (FRBP) APBD, Senin (17/12/2018) mendatangi gedung DPRD untuk mengajukan permohonan hearing ke DPRD Banyuwangi terkait defisit APBD Kabupaten Banyuwangi.

Dalam persoalan ini, Ketua Forum Rakyat Banyuwangi Peduli APBD Amrullah menuding bahwa minimnya realisasi pendapatan asli daerah (PAD) disebabkan ketidakbecusan eksekutif. Terutama, ia meminta agar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) dan Kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) bertanggungjawab atas gagal tercapainya target PAD.

"Kalau memang Kepala Bappeda & BPKAD tidak mampu memenuhi target PAD sebaiknya mundur dari jabatannya," tegas Amrullah kepada awak media.

Sementara M. Yunus Wahyudi, aktivis lainnya, turut angkat bicara terkait defisit APBD. Dia bahkan menyebut defisitnya APBD sebagai tanda jika Kabupaten Banyuwangi diambang kebangkrutan.

"Sekarang ini, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mempunyai hutang ratusan miliar. Penyediaan Barang dan Jasa serta para kontraktor yang telah mengerjakan proyek pemerintah juga belum terbayar. Percuma Kabupaten Banyuwangi mendapatkan berbagai penghargaan dan mendapatkan WTP dari BPKP," katanya.

Dalam pertemuan yang diadakan di room pers DPRD Banyuwangi tersebut, Ketua Gerakan Buruh dan Rakyat Anti Korupsi Muhammad Helmi Rosyadi mendesak dilakukannya audit forensik atas defisit anggaran dan tidak tercapainya target PAD.

"Selama ini tidak hanya restoran saja yang dipungut pajak, namun warung-warung kecil juga ditarik pajak. Padahal, PBB setiap tahun naik, BPHTB juga sangat mahal, tapi target PAD kenapa tidak maksimal?," katanya

Selain itu, Helmi juga sering memprotes banyaknya anggaran untuk kegiatan Banyuwangi Festival dan Hibah yang merupakan bentuk pemborosan anggaran. "Harusnya saat ini kita harus berhemat. Sebaiknya agenda Banyuwangi Festival dikurangi dan Hibah ditiadakan," pungkasnya. (gda/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News