Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono saat meresmikan 66 unit hunian tetap (Huntap) Kalibaru Indah Permai di Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Senin (23/12/2024). Foto: Pemprov Jatim
BANYUWANGI, BANGSAONLINE.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Bayuwangi cepat tanggap dalam menangani korban banjir bandang yang menimpa masyarakat bumi Belambangan itu. Sehingga pembangunan sejumlah tempat tinggal korban banjir bandang itu bisa diselesaikan.
Pada Senin (23/12/2024), Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono meresmikan 66 unit hunian tetap (Huntap) Kalibaru Indah Permai di Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi.
BACA JUGA:
- Remaja yang Dilaporkan Hilang di Puncak Ijen, Ternyata Ditinggal Temannya
- Gagal Nyalip Truk, Motor yang Dikemudikan Ibu di Banyuwangi Alami Laka hingga Tewaskan 1 Anak
- Mayat Perempuan Tanpa Identitas Ditemukan di Bendungan Sungai Baru Banyuwangi
- Heboh Kambing Lahir Bermata Satu di Banyuwangi, Ini Penjelasan Ilmiahnya
Menurut Adhy, peresmian huntap di Kalibaru Indah Permai diperuntukkan bagi masyarakat Kecamatan Kalibaru yang rumahnya mengalami kerusakan akibat banjir bandang yang terjadi 3 November 2022 lalu.
Pasca kejadian banjir, tutur dia, Pemprov Jatim bersama Pemkab Banyuwangi melakukan percepatan pembangunan hunian melalui sharing pembiayaan. Yang mana pembangunan huntap tahap awal di desa Kalibaruwetan Kecamatan Kalibaru dilakukan 11 Februari 2024.
"Kami mengucapkan apresiasi atas keberhasilan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak. Baik itu Pemprov Jatim dan Pemkab Banyuwangi yang mendukung dan terlibat proses pembangunan huntap kalibaru indah permai," ungkapnya.
Adhy menyebut, sebanyak 66 unit huntap yang telah dibangun berukuran 5x6 ini sudah dipastikan layak huni dan aman karena telah dilakukan survei oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).
Selain itu, masing-masing rumah dibangun saluran air, listrik dan drainase. Khusus pipanisasi akan dilanjutkan tahun 2025. Kemudian paket kebutuhan dasar dan bantuan spesifik serta pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat diperhatikan Pemkab Banyuwangi dan Pemprov Jatim.
"Meskipun sederhana dan masih butuh penyempurnaan, relokasi menjadi pilihan kami dengan mempertimbangkan keamanan masyarakat agar tidak terdampak bencana banjir ketika hujan deras seperti di tempat tinggal yang lama," tuturnya.
Adhy meminta agar sertifikat rumah hunian tetap segera diurus melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




