Puguh Imam Susanto, Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar.
BLITAR, BANGSAONLINE.com - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Blitar mengakui telah menerima surat panggilan pemeriksaan dari penyidik KPK. Pasca mendapatkan surat ini, pihak Dinas PUPR langsung melakukan konfirmasi ke KPK.
Konfirmasi itu dilakukan untuk memastikan benar tidaknya surat yang diterima Dinas PUPR tersebut. Pihaknya ingin memastikan, jika surat itu benar datang dari tim penyidik anti rasuah. Bukan dari pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi.
Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar Puguh Imam Susanto saat dikonfirmasi melalui telefon mengaku langsung mengkonfirmasi kebenaran surat pasca kabar pemanggilan viral di media sosial.
"Tadi sudah konfirmasi KPK, surat itu tidak betul. Salah satu contohnya kalau dari KPK selalu ada barcode di samping tanda tangan surat panggilan, nah ini tidak ada. Kemudian dalam surat tertanggal 10 Oktober tapi dalam kop surat tertulis bulan 9," ungkap Puguh, Jumat (12/10).
Puguh mengaku konfirmasi itu langsung ia dapatkan dari salah satu pejabat KPK. Ia juga mengaku tidak mengetahui kapan surat itu dikirim ke Dinas PUPR. "Mekanisme pengiriman juga tidak betul, surat itu tau-tau sudah ada di meja yang bersangkutan," imbuhnya.
Sebelumnya santer beredar rumor salah satu staf Dinas PUPR dan Bupati Blitar Rijanto mendapatkan surat panggilan pemeriksaan dari KPK. Rumor tersebut pertama kali disampaikan oleh seorang aktivis anti korupsi Kabupaten Blitar Mohammad Trijanto. Menurutnya, informasi ini diperoleh dari salah satu sumber terpercaya.
"Insyaallah benar informasi itu. Lebih jelasnya tanya yang bersangkutan langsung. Yang pasti kita berharap pemanggilan KPK kepada sejumlah pejabat ini akan membongkar dugaan gurita korupsi Blitar Raya. Ada begitu banyak dugaan korupsi yang belum terungkap," ungkap Trijanto. (ina/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
