Prabowo, Ketua Komisi III DPRD Pacitan. foto: ist
PACITAN, BANGSAONLINE.com - Isu pengalokasian APBD yang hampir menyentuh angka satu miliar rupiah untuk penyelesaian kasus sengketa Pasar Tulakan dibantah oleh DPRD dan Pemkab Pacitan.
Ketua Komisi III DPRD Pacitan Prabowo, membantah informasi tersebut. Ia mengungkapkan jika eksekutif pernah mengusulkan mata anggaran yang diperuntukkan menyelesaikan persoalan sengketa lahan pasar Tulakan.
"Kalau tidak salah jumlahnya sekitar Rp 240 juta. Itu masuk di pos anggaran OPD Sekretariat Kabupaten Pacitan," ujar politikus Partai Golkar ini, Minggu (6/5).
"Memang dialokasikan dalam APBD induk, akan tetapi jumlahnya tidak sampai segitu (mendekati satu miliar, Red). Kalau terlalu banyak pasti akan dicoret saat evaluasi gubernur. Sebab kebutuhannya juga belum pasti, termasuk jangka waktu penyelesaian kasus tersebut," jelas Prabowo pada pewarta.
Wakil Ketua DPRD Pacitan Gagarin saat dikonfirmasi via seluler belum bisa memberikan banyak penjelasan lantaran tengah mengikuti ada kegiatan. "Nanti saya hubungi balik, saya masih ada acara sama rekan-rekan," jawabnya melalui hubungan telepon.
Kasubag Perundangan-Undangan Bagian Hukum Setkab Pacitan Deni Cahyantoro juga membantah jika urusan sengketa Pasar Tulakan sampai menghabiskan hampir satu miliar rupiah. "Totalnya saja di Bagian Hukum hanya Rp 540 juta, dan di Sub Bagian kami hanya Rp 210 juta," ungkapnya.
Sementara itu Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setkab Pacitan Novia Wardani masih enggan buka mulut saat dicecar wartawan seputar hal tersebut. Pihaknya hanya memastikan bahwa kabar tersebut tidak benar.
"Itu fitnah Mas. Bahkan kemarin saat ada dengar pendapat dengan DPRD, Kades Bungur Kecamatan Tulakan sempat mengutarakan kalau Pemkab Pacitan ngebon duit Rp 15 juta guna keperluan banding dan PTUN. Ngisin-ngisini (memalukan) kalau ngomong soal anggaran pokoknya," jawab Novia saat dikonfirmasi secara terpisah. (yun/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
