LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - Ratusan massa di Lamongan yang terdiri dari mahasiswa PMII, HMI, dan GMNI serta sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Relawan Anti Korupsi, Clean Goverment dan Lentara, Selasa (10/4) melakukan aksi penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurut mereka, kenaikan PBB sangat membebani masyarakat.
Mereka mengawali aksi dengan melakukan longmarch dari Alun-alun Kota Lamongan. Kemudian melakukan orasi secara bergantian di depan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan di Jalan Lamong Rejo Lamongan.
“Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan saat ini mencapai 200 persen. Ini sangat memberatkan warga, terutama warga kurang mampu. Maka harus ditolak” kata salah seorang orator, Benu, di hadapan petugas dan pendemo lainya di depan pintu Gerbang Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
Korlap aksi, Ilfan mendesak agar ketetapan dan penarikan Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang telah beredar di tengah masyarakat dibatalkan.
“Tuntutan lainya adalah peninjauan ulang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang telah ditetapkan oleh Bupati serta transparansi penggunaan anggaran dalam program penyelesaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),” ungkap Ilfan menegaskan.
Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah Lamongan Hery Pranoto saat menemui perwakilan pendemo menjelaskan penetapan PBB berdasarkan survei di lapangan. “Kita telah melakukan pendataan survei di lapangan menemukan banyak bangunan yang saat ini sudah berubah. Hal ini yang menjadi pijakan PBB menjadi naik,” jelas Hery.
