Alot, Rapat Pansus DPRD Trenggalek Pembahasan Ranperda BUMDes

TRENGGALEK, BANGSAONLINE.com - Rapat panitia khusus pembahasan Ranperda badan usaha milik desa (Bumdes) di aula gedung DPRD Trenggalek, berjalan alot. Ada pendapat berbeda antara Samsuri dari Partai Golkar, dengan Mutriman, wakil rakyat asal PKPI tentang perekrutan pengurus Bumdes. Alotnya pembahasan Ranperda ini, terjadi ketika pembahasan yang diikuti seluruh anggota pansus, bagian hukum Pemkab Trenggalek serta Kepala Bappemas, Joko Wasono.

Mutriman menyuarakan agar pengurus Bumdes berasal dari penduduk desa setempat. Sementara Samsuri, menyampaikan bila penduduk setempat tidak ada yang mau atau mampu menjadi pengurus Bumdes, dia mengusulkan agar calon pengurus Bumdes bisa diambilkan dari desa lain.

Mendengar penyampaian dari Samsuri, Mutriman lantas menyela dan meminta waktu pada pimpinan sidang M Hadi.

"Menurut saya, sangat tidak layak bila pengurus Bumdes itu berasal dari orang luar desa. Coba bayangkan, pengurus Bumdes A berasal dari desa B. Ini tidak pas. Jadi menurut saya sebaiknya pengurus Bumdes itu adalah warga penduduk desa setempat," tegasnya di ruang sidang aula gedung DPRD Trenggalek, Kamis (4/5) kemarin.

Tak mau kalah dalam duel argumen, Samsuri ganti bersuara. "Maksud saya itu, jika memang di desa itu sudah tidak ada yang layak menjadi pengurus Bumdes, maka berdasarkan musyawarah mufakat, desa bisa ambilkan pengurus Bumdes dari lain desa. Jadi pada intinya kita tetap memprioritaskan warga desa setempat untuk menjadi pengurus Bumdes. Namun sekali lagi, bila memang tidak ada yang layak menjadi pengurus Bumdes, sebaiknya ya kita ambilkan orang dari desa lain" terangnya.

Saking alotnya kedua belah pihak mempertahankan pendapatnya, akhirnya M Hadi meminta pada forum rapat agar diambil keputusan secara voting. Setelah voting, akhirnya opsi pertama yang disuarakan Mutriman agar pengurus Bumdes berasal dari warga desa setempat mendapat dukungan terbanyak. (man/rus)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News