Bupati Jombang, Nyono Suharli saat menemui para pendemo di depan kantor DPRD, Selasa (25/4/2017). foto: RONY S/ BANGSAONLINE
JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Puluhan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pro Joko Widodo (Projo) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Jombang, Selasa (25/4/17). Mereka menuntut Pemerintah membuat Peraturan Daerah terkait Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Jombang.
Joko Fattah dalam orasinya mengatakan, Projo mendorong Pemerintah segera membuat Perda terkait CSR. Karena CSR merupakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar lokasi pendirian perusahaan.
Ia juga menegaskan jika CSR sangat rawan permainan kelompok ketiga yang mengaku sebagai perwakilan warga tapi sebenarnya mencari keuntungan pribadi semata. Terutama LSM dan ormas yang mengaku membela rakyat kecil tapi malah menyusahkan masyarakat.
“Kalau tidak ada Perda yang mengatur, maka CSR rawan dipermainkan oleh oknum tertentu. Kita juga harus mewaspadai ormas dan LSM yang abal-abal dan mencari keuntungan pribadi,” tegasnya.
Menurut Fattah, CSR memang sering menjadi polemik berkepanjangan antara perusahaan dan masyarakat. Hal ini disebabkan banyaknya oknum yang bermain pada masalah CSR. Uang yang diberikan perusahaan sering kali tidak jelas penggunaannya oleh pihak desa.
“CSR kan selama ini tidak ada pengawasan dari instansi terkait. Makanya seenaknya sendiri para oknum ini,” katanya.
