Sejumlah pejabat saat meninjau Kelurahan Setono Pande Kota Kediri. foto: ARIF K/ BANGSAONLINE
Tim gabungan satker ini melihat, ada keterlibatan pihak lain dalam menangani persoalan di sini. Sebab, ruas jalan ini diklaim aset milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI), tepatnya di Daerah Operasional (Daop) 7 Madiun.
“Mengenai persoalan ini, tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Pemkot. Harus melalui koordinasi dengan PT.KAI, karena jalannya diklaim aset PJKA,” ungkap Apip.
Tak hanya saluran air. penerangan jalan umum di sini juga mati. Sudah lama masyarakat tidak dapat menikmati fasilitas penerangan, karena dicabut oleh PLN. Perusahaan Listrik Negara mengambil tindakan tegas pemutusan, karena saluran PJU bukan berasal dari PLN, melalui dari masyarakat.
"Oleh sebab itu, saluran tersebut dinyatakan ilegal. Masyarakat setempat berharap pemerintah daerah dapat menyambungkan kembali, agar jalanan tidak menjadi gelap. Sebab, apabila jalan gelap, dikhawatirkan timbul tindakan kriminal," lanjut Apip.
Pada dua titik lain hampir sama yaitu, masalah saluran air dan PJU. Tetapi, khusus di Jalan Sultan Agung, ada ruas jalan yang rusak akibat galian untuk kabel telekonomunikasi. Tim melakukan survei dan juga mendokumentasikan. Hasil dari peninjauan langsung ini akan segera ditindaklanjuti penyelesaiannya.
“Sesegera mungkin kita tindaklanjuti. Masing-masing satker akan memprosesnya berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan. Tetapi, khusus persoalan jalan di sebelah barat rel kereta api, kita akan koordinasikan terlebih dahulu dengan instansi yang berwenang yaitu, PT. KAI Daop 7 Madiun,” tutup Apip. (rif/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
