Noto Utomo, Anggota FPDIP.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Genderang perang terhadap segala bentuk pungli (pungutan liar) yang sudah ditabuh Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto, mendapatkan respon positif DPRD Gresik.
Mereka meminta agar program tersebut tidak hanya manis di bibir. Artinya, sekadar pernyataan belaka. Namun, implementasinya hanya tajam di bawah sedangkan tumpul di atas.
BACA JUGA:
Maksudnya, pelaku pungli yang ditindak hanya PNS (pegawai negeri sipil) rendahan atau pejabat bawahan. Sedangkan, pejabat yang memiliki jabatan tinggi baik di tingkat level eselon III hingga II yang terbukti pungli, tidak ditindak.
"Kami meminta agar Bupati dalam memberlakukan kebijakan berantas pungli tidak tebang pilih," pinta anggota FPDIP DPRD Gresik, Noto Utomo, Jumat (4/10).
Menurut Noto, sebagai anggota legislatif, ia sangat respek dengan langkah Bupati yang meminta Inspektorat mengusut tuntas dugaan pungli yang melibatkan Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pasar, Hadi Susanto, yang membawai wilayah Pasar Kebomas, Giri dan Driyorejo.
Langkah tersebut merupakan gebrakan di saat kepercayaan masyarakat mulai pudar terkait keseriusan Pemkab Gresik memberantas dugaan pungli yang telah mengakar kuat di lembaga pendidikan.
