Gedung DPRD Jombang
JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Pemicu gagalnya pelaksanaan rapat paripurna DPRD Jombang, Kamis (30/6) lalu karena diboikot anggota dewan mulai menemui titik terang. Dari pengakuan beberapa anggota DPRD, protes tidak ikut paripurna merupakan bagian kecil dari bentuk kekecewaan kalangan legislatif kepada ketua DPRD Jombang, Joko Triono (JT).
Dari data terpercaya yang berhasil dihimpun Bangsaonline, JT dinilai tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan di internal DPRD. Bahkan sebaliknya, justru memperkeruh permasalahan-permasalahan yang terjadi di legislatif.
"Persoalan yang biasanya terjadi di DPRD sering tidak diperhatikan oleh ketua. Bahkan dia (JT, red) lebih sering menempel kegiatan eksekutif. Seperti lebih banyak ikut acara bupati dibanding kegiatan DPRD," kata salah anggota DPRD Jombang sembari meminta namanya tidak disebutkan.
Bahkan, lanjutnya, JT juga lebih mendukung APBD digunakan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sebagai elemen eksekutif dibanding mengawal program legislatif. Di antaranya, rencana pengadaan RTH (Ruang Terbuja Hijau) yang akan menghabiskan APBD senilai Rp 35 Miliar. JT disebut-sebut ikut terlibat dengan menyerahkan sejumlah sertifikat ke Dinas PU Cipta Karya selaku leading sektor pembangunan RTH. Sertifikat-sertifikat tanah tersebut sedianya akan digunakan sebagai legitimasi lahan yang nantinya akan dibangun RTH.
"Salah satunya itu, dan dia (JT, red) tidak pernah ada kordinasi dengan anggota. Bahkan sesama pimpinan. Padahal anggaran RTH itu sebelumnya tidak ada dalam pembahasan komisioning maupun kesepakatan Banggar. Tapi, anggarannya tiba-tiba muncul," tukasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, para anggota DPRD Jombang melakukan aksi boikot dengan tidak menghadiri rapat paripurna di kantornya, Kamis (30/6). Tindakan tersebut terjadi sebagai bentuk protes karena permintaan pengadaan mobil operasional untuk anggota dewan tidak jadi dianggarkan dalam APBD tahun 2016. (jbg1/dio/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
