BANGSAONLINE.com - Pemprov DKI Jakarta mengusulkan pembentukan Dana Cadangan Daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan ibu kota.
Dana tersebut disiapkan membiayai proyek strategis dan prioritas, termasuk mengantisipasi kewajiban pembayaran pokok Obligasi Daerah yang jatuh tempo.
Usulan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (1/10/2026), yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ima Mahdiah, dan dihadiri Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Ima menegaskan dana cadangan penting untuk membangun kapasitas fiskal daerah yang lebih terencana dan berkelanjutan.
“Dana cadangan daerah merupakan bagian penting dalam membangun kapasitas fiskal daerah yang lebih terencana dan berkelanjutan,” ujarnya.
Selain dana cadangan, rapat juga membahas penerbitan Obligasi Daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur. Instrumen tersebut diharapkan memperluas sumber pendanaan, namun tetap membutuhkan perencanaan keuangan matang agar kewajiban pembayaran pokok obligasi dapat terpenuhi.
Dalam rapat, Gubernur Pramono turut menyampaikan rencana penguatan kelembagaan dan permodalan Bank Jakarta. Bank yang sebelumnya bernama Bank DKI itu akan meningkatkan modal dasar dari Rp11,5 triliun menjadi Rp26 triliun, dengan modal disetor Rp6,578 triliun.
“Penguatan ini diharapkan memperluas kapasitas usaha serta meningkatkan penyaluran kredit dan pengembangan bisnis inti,” katanya.
Ia menjelaskan perubahan nama dan bentuk badan hukum Bank Jakarta dilakukan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus memperkuat identitas bank daerah tersebut.
Bank Jakarta nantinya memiliki kewenangan membuka kantor pelayanan di dalam maupun luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.
Pembahasan empat Ranperda, termasuk Dana Cadangan Daerah dan perubahan badan hukum BUMD, kini memasuki proses legislasi antara Pemprov DKI dan DPRD.
Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum bagi penguatan pembiayaan pembangunan, kelembagaan badan usaha milik daerah, serta peningkatan pelayanan publik di Jakarta. (rom)
