KEDIRI,BANGSAONLINE.com - Rencana Bandara Internasional Dhoho Kediri menjadi embarkasi haji pada 2027 mendapat dukungan dari DPRD Kabupaten Kediri.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kediri, Anang Prakasa, menilai rencana tersebut merupakan terobosan positif, terutama untuk meningkatkan kenyamanan jamaah haji dari Kediri maupun wilayah Jawa Timur bagian selatan.
Menurut Anang, keberadaan embarkasi haji di Bandara Dhoho dapat memangkas waktu perjalanan jamaah menuju tempat keberangkatan.
Selama ini, jamaah dari sejumlah daerah masih harus menempuh perjalanan darat menuju Surabaya sebelum melanjutkan rangkaian perjalanan ibadah haji.
"Kalau saya pribadi menanggapi ini sebagai hal yang positif. Harapannya bisa mengurangi jarak tempuh dan waktu tempuh, juga agar jamaah haji lebih nyaman," kata Anang saat dikonfirmasi, Jumat (4/9/2026).
Anang menilai keberadaan embarkasi di Kediri akan sangat membantu jamaah dari wilayah Jawa Timur bagian selatan yang selama ini harus menuju Surabaya.
Daerah seperti Kabupaten Kediri dan wilayah di sekitarnya dinilai memiliki akses yang lebih dekat menuju Bandara Dhoho.
"Terutama yang di wilayah Jawa Timur bagian selatan, tidak semuanya harus ke Surabaya," imbuhnya.
Politisi Golkar ini menyebut perjalanan ibadah haji bagi jamaah reguler membutuhkan waktu cukup panjang.
Karena itu, menurutnya, efisiensi pada tahap persiapan keberangkatan menjadi penting agar jamaah dapat lebih siap menjalani ibadah di Tanah Suci.
Selain memberikan kemudahan bagi jamaah, lanjutnya, rencana tersebut juga dinilai dapat mengurangi penumpukan pelayanan keberangkatan haji di Surabaya.
Jawa Timur sendiri merupakan salah satu provinsi dengan jumlah kuota jamaah haji yang besar.
"Kalau semua di satu tempat, ya bagaimana dengan adanya fasilitas baru, adanya Bandara Dhoho, harapannya ada inovasi. Kenapa tidak di-split saja?" tutur Anang.
Menurutnya, pemanfaatan Bandara Dhoho sebagai embarkasi haji merupakan bentuk inovasi yang layak didorong.
Terlebih, fasilitas bandara sudah tersedia sehingga dapat dikembangkan untuk mendukung kebutuhan pelayanan jamaah.
Anang memberikan gambaran, jamaah dari Kabupaten Kediri selama ini harus berkumpul sejak malam sebelum diberangkatkan secara rombongan menuju Surabaya.
Perjalanan tersebut setidaknya membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam, belum termasuk proses antrean dan pelayanan setibanya di lokasi.
Dengan adanya embarkasi haji di Kediri, lanjutnya lagi, waktu perjalanan tersebut dapat dipangkas.
Bahkan, manfaatnya tidak hanya dirasakan jamaah dari Kabupaten Kediri, tetapi juga masyarakat dari daerah sekitar yang selama ini harus menuju Surabaya.
"Kalau ada embarkasi baru di Kabupaten Kediri, Kabupaten Kediri sangat terbantu. Tentunya wilayah sekitar Kabupaten Kediri juga akan terbantu, tidak perlu jauh-jauh lagi ke Surabaya," jelasnya.
Anang menyebut wilayah seperti Trenggalek, Tulungagung, dan daerah Jawa Timur bagian selatan lainnya berpotensi mendapatkan manfaat dari keberadaan embarkasi di Bandara Dhoho.
Terlebih bagi daerah yang akses jalannya belum terkoneksi secara optimal dengan jalur tol menuju Surabaya.
Di sisi lain, DPRD Kabupaten Kediri melihat rencana tersebut bukan hanya berkaitan dengan pelayanan ibadah.
Jika nantinya Bandara Dhoho benar-benar menjadi titik keberangkatan jamaah haji, aktivitas masyarakat di sekitar bandara diperkirakan ikut meningkat.
Kondisi itu dinilai dapat membuka peluang bagi pelaku UMKM lokal.
Keluarga yang mengantar jamaah, misalnya, berpotensi membutuhkan tempat makan, jajanan, oleh-oleh hingga berbagai kebutuhan lainnya.
"Harapannya akan ada efek positif buat masyarakat sekitar. Orang yang mengantar jamaah bisa kulineran, jajanan-jajanan juga bisa laku," beber Anang.
Ditambahkan Anang, pembahasan terkait peluang tersebut sejauh ini masih dilakukan melalui komunikasi dan diskusi.
DPRD Kabupaten Kediri juga akan melihat kebutuhan regulasi maupun kebijakan apabila rencana embarkasi haji tersebut benar-benar direalisasikan.
Menurut Anang, DPRD pada prinsipnya siap memberikan dukungan selama seluruh tahapan dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Sebab, urusan penyelenggaraan haji merupakan agenda nasional yang membutuhkan koordinasi dengan pemerintah pusat.
"Intinya kami support dan harapannya yang menikmati juga masyarakat sekitar, baik Kabupaten Kediri dan sekitarnya," ungkapnya.
Anang berharap rencana menjadikan Bandara Dhoho sebagai embarkasi haji tidak berhenti sebagai wacana.
Menurutnya, apabila seluruh persyaratan dan prosedur dapat dipenuhi, keberadaan embarkasi haji di Kediri akan memberikan manfaat dari sisi pelayanan jamaah sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.
"Setiap ada inovasi atau perkembangan baru bagi saya itu sebuah harapan buat kita semua, baik sektor ekonomi, sektor ibadah, maupun kenyamanan jamaah. Harapannya semua akan baik dan positif," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kediri telah menyerahkan sertifikat tanah kepada Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia untuk mendukung rencana pembangunan Hotel Haji di kawasan Bandara Dhoho.
Aset tanah yang berada di Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, tersebut memiliki luas sekitar 59.307 meter persegi.
Lahan itu disiapkan sebagai salah satu fasilitas pendukung pelayanan jamaah haji di kawasan Bandara Dhoho.
Menurut Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa, pembangunan Hotel Haji tidak hanya ditujukan untuk mendukung kebutuhan pelayanan jamaah haji di kawasan Bandara Internasional Dhoho.
Keberadaan fasilitas tersebut juga diharapkan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Kediri.
Rencana pembangunan Hotel Haji tersebut menjadi bagian dari upaya menyiapkan berbagai fasilitas pendukung di sekitar Bandara Internasional Dhoho, terlebih adanya target agar bandara tersebut dapat melayani keberangkatan jamaah haji.
Dewi, sapaan akrabnya, meminta masyarakat ikut memberikan dukungan terhadap rencana pembangunan Hotel Haji tersebut.
Menurutnya, dukungan dari seluruh pihak dibutuhkan agar setiap tahapan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.
Dengan dukungan semua pihak, ia berharap pembangunan Hotel Haji nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kediri, sekaligus memperkuat pelayanan jamaah haji di wilayah tersebut.
"Penyerahan sertifikat tanah ini menjadi langkah strategis dalam mendukung rencana pembangunan Hotel Haji di Kabupaten Kediri," ujarnya.
Di sisi lain, Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf sebelumnya menyampaikan pemerintah menargetkan Bandara Dhoho dapat dibuka sebagai embarkasi haji pada 2027.
Rencana tersebut membuat sejumlah fasilitas pendukung perlu dipersiapkan, termasuk Hotel Haji.
Pemerintah juga membuka kemungkinan kerja sama dengan pihak ketiga untuk merealisasikan pembangunan fasilitas tersebut. (uji/van)
