BOJONEGORO, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, saat ini menempatkan dana sebesar Rp1,026 triliun untuk disimpan di perbankan. Langkah tersebut diambil lantaran struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Bojonegoro tahun 2026 yang mencapai Rp6,3 triliun dinilai masih sangat mencukupi untuk membiayai seluruh roda kegiatan pemerintahan.
Kepala Bidang (Kabid) Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Anie Susanto Hartoyo, menjelaskan bahwa kekuatan APBD tahun ini masih kokoh guna mendanai program-program kerja Pemkab.
"Dana tersebut masih cukup untuk membiayai program Pemkab Bojonegoro selama 2026. Namun tergantung realisasi pendapatan anggaran, karena saat ini masih berjalan," kata Anie, Rabu (15/7/2026).
Anie menegaskan bahwa penyimpanan dana triliunan tersebut di perbankan dimungkinkan karena kondisi kas daerah Bojonegoro tidak mengalami defisit anggaran. Penarikan dana simpanan baru akan dilakukan jika ada kebutuhan mendesak dan rencana penggunaan anggaran telah matang disusun.
Kebijakan ini juga memiliki payung hukum yang jelas melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2024, serta memberikan keuntungan finansial bagi pendapatan daerah melalui pendapatan bunga.
Saat ini, simpanan tersebut telah menghasilkan pendapatan bunga sebesar Rp13 miliar.
Kebijakan Pemkab Bojonegoro menaruh dana di perbankan ini mendapat lampu hijau dari pihak legislatif. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro, Muchlasin Afan, menilai langkah ini sudah tepat mengingat kondisi keuangan daerah yang sangat longgar.
Selain karena APBD murni yang masih mencukupi, Bojonegoro juga memiliki cadangan kas yang besar dari tahun-tahun sebelumnya.
"Alasan lain, sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) Bojonegoro juga dari tahun-tahun sebelumnya masih di atas Rp 2 triliun lebih. Maka sebaiknya di simpan di bank," pungkas Afan.
