LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - Gelombang respons terhadap program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Lamongan terus bergulir. Jika sebelumnya ada aksi dukungan agar program tetap berjalan, kali ini giliran Aliansi Alam Bersatu Jaya yang turun ke jalan demi menyuarakan tuntutan berbeda.
Mereka mendesak pemerintah untuk mengevaluasi total pelaksanaan MBG yang menggunakan sistem dapur terpusat atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Aksi damai yang diikuti sekitar 99 peserta dari Lamongan, Tuban, Gresik, Mojokerto, dan Surabaya ini menggelar orasinya di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Selasa (7/7/2026). Massa yang terdiri dari elemen masyarakat, mahasiswa, wali murid, pelaku UMKM, pedagang kantin, hingga pemerhati pendidikan ini sebelumnya berkumpul di kawasan Makam Pahlawan Lamongan.
Dalam tuntutannya, massa menegaskan bahwa mereka tidak menolak program MBG. Fokus utama mereka adalah mengoreksi tata kelola pelaksanaannya. Sistem dapur terpusat dinilai memicu sejumlah persoalan di lapangan, antara lain, matinya peran dan pendapatan kantin sekolah, tersisihnya pelaku usaha kecil (UMKM) di lingkungan sekolah, jalur distribusi makanan yang dinilai kurang efektif, serta minimnya keterlibatan orang tua siswa dalam pengawasan gizi anak.
Perwakilan Aliansi Alam Bersatu Jaya, Muhammad Zaini, menegaskan bahwa perbaikan formula program ini sangat mendesak agar asas manfaatnya benar-benar menyentuh masyarakat bawah.
"Kami tidak menolak program makan bergizi gratis. Yang kami minta adalah evaluasi agar pelaksanaannya lebih baik dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat," ujar Zaini.
Ketua DPD Aliansi Alam Bersatu Jaya Tuban, Misbah, secara khusus meminta pemerintah segera mengaudit seluruh SPPG yang beroperasi. Menurutnya, pengawasan ketat harus dilakukan dari hulu ke hilir.
Misbah menilai, kantin sekolah seharusnya diberi ruang dan porsi lebih besar dalam penyediaan makanan bergizi. Selain karena lebih memahami kebutuhan internal sekolah, langkah ini juga dinilai mampu menghidupkan urat nadi ekonomi masyarakat sekitar.
Senada dengan Misbah, perwakilan aliansi lainnya, Sriyono, menyoroti penurunan kualitas bahan makanan di lapangan. Ia menduga ada oknum penyedia yang sengaja memilih bahan baku murah demi menekan biaya produksi, yang pada akhirnya mengorbankan kualitas makanan anak-anak.
Aspirasi massa ditemui langsung oleh Sekretaris Daerah Lamongan, Moh. Nalikan, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas SPPG. Ia didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Lamongan dr. Chaidir Annas serta Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Djoko Nursyianto.
Menanggapi tuntutan tersebut, Nalikan menegaskan bahwa Pemkab Lamongan pada dasarnya berkomitmen penuh menyukseskan MBG untuk peningkatan gizi anak. Namun, ia tidak menampik adanya celah dalam tata kelola yang memang harus dibenahi.
"Yang perlu dievaluasi adalah tata kelolanya. Sesungguhnya MBG itu tujuannya meningkatkan gizi anak. Apa yang disampaikan aliansi menjadi masukan, mulai dari penyediaan bahan, proses memasak, distribusi hingga kebersihan," kata Nalikan.
Nalikan juga membeberkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) sebenarnya telah merespons berbagai dinamika di daerah. Bahkan, BGN sudah mengambil tindakan tegas dengan menghentikan operasional sejumlah SPPG yang terbukti bermasalah.
"Saya sepakat tata kelolanya dievaluasi. Prosedurnya harus jelas sehingga ada standar yang sama. Semua aspirasi masyarakat akan kami sampaikan ke BGN pusat," ujarnya.
Sebagai informasi, saat ini terdapat sekitar 170 SPPG yang tersebar di Kabupaten Lamongan. Pemkab Lamongan menyatakan akan tetap menjalankan kewajiban mendukung program nasional ini, sembari terus menyetorkan catatan evaluasi dan masukan dari warga ke pemerintah pusat.
