Selain itu, Kopdes Merah Putih juga diproyeksikan menjadi instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan.
Menurut Zulhas, operasi pasar akan lebih efektif dilakukan melalui koperasi desa untuk meminimalkan potensi penyimpangan.
"Kalau di satu provinsi harga satu produk mahal sekali, beras misalnya, kita harus operasi pasar. Sekarang kita mau kasih kemana? Kasih ke pasar, minyaknya dioplos. Nah nanti melalui koperasi desa," terangnya.
Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menilai jumlah lokasi Kopdeskel Merah Putih yang dipersoalkan di media sosial sangat kecil dibandingkan total pembangunan koperasi tersebut di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil pengecekannya, lokasi yang dinilai kurang ideal jumlahnya tidak sampai 10 titik.
"Jumlahnya saya sudah hitung, coba bisa disebutin nggak? Kurang dari 10 dari yang sering kami baca di sosial media," ujar Ferry saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (2/7/2026).
Ia menargetkan sekitar 30 ribu Kopdeskel Merah Putih telah menyelesaikan pembangunan fisik gudang, gerai, dan sarana pendukung lainnya pada Agustus mendatang. Saat ini, sekitar 14 ribu koperasi telah rampung dibangun, sedangkan sekitar 20 ribu lainnya masih dalam proses pembangunan.
"Dari 30 ribu yang bulan Agustus pembangunan fisik gudang gerai dan alat perlengkapannya sudah dibangun, 10 (titik) yang dalam kondisi yang tidak ideal. Menurut saya tidak bisa dikatakan, itu kan sedikit presentasenya," tambah Ferry.
Ferry menjelaskan penentuan lokasi pembangunan Kopdes Merah Putih tidak dilakukan secara sepihak oleh pemerintah pusat. Menurutnya, lokasi koperasi telah ditetapkan melalui musyawarah yang melibatkan masyarakat desa dan kepala desa setempat.
Kendati demikian, ia memastikan pemerintah akan melakukan verifikasi dan validasi di lapangan terhadap sejumlah lokasi yang menjadi sorotan publik.
"Dan tetapi penentuan lokasi itu sudah dimusyawarahkan oleh masyarakat desa dan kepala desa jadi kita akan pikirkan kita akan carikan solusinya sekiranya memang itu dianggap kurang," jelasnya.
Terkait kemungkinan relokasi, Ferry mengatakan pemerintah akan terlebih dahulu melakukan proses verifikasi dan evaluasi bersama pemerintah daerah serta masyarakat.
"Nanti kita pikirin, kita carikan solusinya, tapi itu kan ada proses verifikasi, validasi melibatkan pemerintahan, lembaga yang lain juga. Untuk itu, kita akan kembalikan bermusyawarah dengan masyarakat desa dan kepala desanya juga iya tentu," terang Ferry.
