MADIUN,BANGSAONLINE.com - Masih beredar berbagai informasi yang keliru mengenai layanan rawat inap peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), mulai dari anggapan masa perawatan hanya dijamin tiga hari hingga peserta harus membayar sendiri jika kamar sesuai haknya penuh.
Saat anggota keluarga harus menjalani perawatan di rumah sakit, yang paling diharapkan tentu bukan sekadar kesembuhan, tetapi juga kepastian bahwa seluruh proses pengobatan dapat berjalan dengan baik.
Namun, di tengah situasi yang penuh kekhawatiran itu, tak sedikit keluarga pasien justru dibuat bingung oleh berbagai informasi yang beredar, mulai dari anggapan bahwa rawat inap peserta JKN hanya dijamin tiga hari hingga kabar yang menyebut pasien harus membayar sendiri jika kamar sesuai haknya sedang penuh.
Padahal, tidak semua informasi yang beredar tersebut benar. Karena itu, masyarakat perlu memahami ketentuan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari sumber resmi agar tidak terjebak informasi yang keliru.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun, Wahyu Dyah Puspitasari mengatakan masih banyak anggapan yang kurang tepat mengenai pelayanan rawat inap peserta JKN.
Menurutnya, pemahaman yang benar akan membantu masyarakat menjalani proses pelayanan kesehatan dengan lebih tenang.
"Kami mengimbau masyarakat untuk tidak langsung mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya. Apabila ada hal yang belum dipahami mengenai pelayanan JKN, silakan menghubungi BPJS Kesehatan atau petugas di fasilitas kesehatan agar memperoleh penjelasan yang benar sesuai ketentuan," jelas Ita, Selasa (23/6/2026).
Salah satu informasi yang paling sering beredar adalah anggapan bahwa peserta JKN hanya mendapatkan jaminan rawat inap selama tiga hari. Ita menegaskan, informasi tersebut tidak benar.
Lama perawatan pasien tidak ditentukan berdasarkan jumlah hari, melainkan sepenuhnya mengikuti kondisi kesehatan pasien dan hasil evaluasi dokter yang merawat.
"Keputusan pasien masih perlu dirawat atau sudah boleh pulang merupakan kewenangan dokter berdasarkan indikasi medis. Jadi bukan ditentukan oleh batasan hari tertentu," tegas Ita.
Kesalahpahaman lain yang juga masih sering ditemui adalah anggapan bahwa peserta harus mengeluarkan biaya tambahan apabila kamar rawat inap sesuai haknya sedang penuh. Menurut Ita, rumah sakit tetap berkewajiban memberikan pelayanan kepada peserta sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila kamar sesuai hak peserta belum tersedia, rumah sakit dapat menempatkan pasien sementara di ruang rawat satu tingkat lebih tinggi tanpa biaya tambahan paling lama tiga hari.
Jika hingga batas waktu tersebut kamar masih belum tersedia, rumah sakit akan mengupayakan rujukan ke rumah sakit lain yang setara dan memiliki ketersediaan tempat tidur.
Untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, BPJS Kesehatan juga menyediakan fitur informasi ketersediaan tempat tidur rumah sakit melalui Aplikasi Mobile JKN.
Melalui fitur tersebut, peserta dapat melihat informasi ketersediaan ruang rawat inap di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
"Kami berharap peserta memperoleh informasi yang mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, manfaatkan kanal resmi BPJS Kesehatan, termasuk Aplikasi Mobile JKN, agar informasi yang diperoleh akurat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman," bebernya.
Pengalaman tersebut pernah dialami Sus, warga Kabupaten Madiun, saat mendampingi anggota keluarganya menjalani perawatan di rumah sakit. Ia mengaku sempat khawatir setelah mendengar kabar bahwa layanan rawat inap peserta JKN hanya dijamin selama tiga hari.
Namun setelah mendapatkan penjelasan dari petugas rumah sakit, ia mengetahui bahwa lama perawatan sepenuhnya ditentukan berdasarkan kondisi medis pasien dan keputusan dokter.
"Awalnya saya sempat percaya kalau rawat inap hanya dijamin tiga hari. Setelah dijelaskan petugas, ternyata lama perawatan mengikuti kondisi pasien dan keputusan dokter. Penjelasan itu membuat kami jauh lebih tenang," ungkap Sus.
