Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa, saat menandatangani perjanjian penggunaan aset milik Pemerintah Kabupaten Kediri untuk mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat, disaksikan oleh Menteri Sosial, Saifullah Yusuf. (Ist)
KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, mewakili Bupati Hanindhito Himawan Pramana, menandatangani perjanjian penggunaan aset milik Pemkab Kediri di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (10/7/2025). Penandatanganan tersebut untuk mendukung program Sekolah Rakyat di Kediri.
Melalui perjanjian ini, Sekolah Rakyat pada tahap pertama akan menempati Balai Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (BPKASN) yang berlokasi di Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan. Aset yang digunakan mencakup lahan seluas 13 ribu meter persegi beserta sejumlah unit bangunan yang difungsikan sebagai asrama dan ruang kelas.
Mbak Dewi, sapaan akrab Wabup Kediri menjelaskan, penandatanganan perjanjian ini merupakan bagian dari komitmen bersama antara pemda dan Kemensos dalam menyediakan pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
“Pesan dari Pak Mensos mengajak untuk memuliakan anak-anak yang kurang mampu dengan memberikan kesempatan pendidikan yang layak,” jelasnya.
Dengan dukungan fasilitas dari aset milik Pemkab, Mbak Dewi berharap 100 siswa tingkat SMA yang akan menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat tersebut dapat menerima layanan pendidikan berkualitas. Bahkan, mereka diharapkan mampu menjadi agen perubahan, terutama bagi masa depan keluarganya.
“Harapannya dari ratusan anak ini bisa sukses, mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga mengangkat derajat orang tua lewat pendidikan,” harap Mbak Dewi.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kediri, Ariyanto, secara terpisah menambahkan, ratusan siswa tersebut nantinya akan dibagi ke dalam empat rombongan belajar (rombel), masing-masing terdiri dari 25 siswa.
“Untuk guru saat ini sudah tersedia sekitar 17 orang, sedangkan tenaga kependidikan seperti bendahara dan operator sekolah saat ini masih dalam proses seleksi,” jelasnya, Jumat (11/7/2025).
Ariyanto mengungkapkan, pemanfaatan fasilitas di BPKASN bersifat sementara, termasuk perjanjian penggunaan aset yang telah ditandatangani. Rencananya, bangunan khusus untuk Sekolah Rakyat akan segera dibangun di Desa Ploso Kidul, Kecamatan Plosoklaten.
“Nanti kalau sudah ada bangunan gedung baru akan pindah ke sana,” pungkasnya. (uji/msn)
