Sementara, kerugian yang dialami masyarakat adalah tidak mendapatkan pelayanan yang standar karena PNS hasil rekrutmen yang manipulatif cenderung memiliki kemampuan rendah.
Bahkan, Budiono yang juga mantan Sekretaris Kabupaten Nganjuk tersebut pernah menemukan, ada PNS berijazah palsu namun memiliki nilai tes CPNS tertinggi.
BACA JUGA:Pemkab Nganjuk Raih UHC Awards 2026
Budiono menegaskan, kondisi ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena itu perlu adanya peran masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintahan.
“Saat ini masyarakat Nganjuk mungkin belum merasakan, dampak dari rekrutmen CPNS yang menyimpang. Karena rata-rata hasil rekrutmen yang salah menghasilkan PNS yang memiliki kemampuan rendah,” terang Budiono.
TAGS:pemkab nganjuk










