Budiono (berkaca mata) anggota MPR RI saat memberikan paparan di salah satu rumah makan di Nganjuk. foto: soewandito/BANGSAONLINE
Budiono menegaskan, kondisi ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena itu perlu adanya peran masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintahan.
“Saat ini masyarakat Nganjuk mungkin belum merasakan, dampak dari rekrutmen CPNS yang menyimpang. Karena rata-rata hasil rekrutmen yang salah menghasilkan PNS yang memiliki kemampuan rendah,” terang Budiono.
Hal senada juga diungkapakan Gundi Sintara SH, yang juga menjadi pembicara dalam diskusi tersebut. Disebutkan, saat ini jika ingin berurusan dengan birokrasi di Kabupaten Nganjuk semua ada tarifnya. Yang lebih parah lagi, tambah dia, kondisi carut marut birokrasi di Kabupaten Nganjuk ini telah menjadi budaya dan terjadi di semua sektor birokrasi, akibatnya memunculkan pelaku-pelaku korupsi di semua satuan kerja.
Untuk itu, Gundi berharap kedatangan anggota MPR RI yang berasal dari Nganjuk ini mampu memberikan perubahan yang baik untuk masyarakat Nganjuk, sehingga ke depannya Nganjuk akan lebih baik.
Mantan anggota DPRD Nganjuk periode 2009-2014 ini juga membeberkan dirinya melihat dengan mata kepala sendiri kalau bendahara di satuan kerja memiliki stempel ganda. Hal ini bertujuan untuk memberikan laporan fiktif sehingga akan memunculkan manipulasi anggaran.
“Saya tahu sendiri, jika bendahara di semua satuan kerja di Kabupaten Nganjuk punya stempel yang banyak untuk memanipulasi anggaran,” tandasnya. (dit/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
