Kantor DPRD Tuban.
TUBAN, BANGSAONLINE.com - Wakil Ketua I DPRD Tuban, Miyadi, meminta Inspektorat lebih terbuka dan transparan soal kasus korupsi. Pernyataan itu menanggapi sikap Inspektur Inspektorat Tuban, Aguk Waluyo Raharjo, yang terkesan tertutup saat dikonfirmasi perihal kasus korupsi yang ditangani.
"Kalau persoalan itu (korupsi), berarti sudah menjadi kewenangan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan ulang dan pembinaan di wilayah desa. Namun demikian, harapan kami Inspektorat bersifat terbuka dan transparan," paparnya kepada BANGSAONLINE.com, Selasa (7/1/2025).
Menurut dia, Inspektorat harus memberikan informasi terkait kasus korupsi kepada publik, sehingga bisa menjadi edukasi dan peringatan.
Miyadi menegaskan bahwa masyarakat juga bisa ikut memantau dan mengawal kasus korupsi agar berjalan sesuai prosedur.
"Jadi harapannya, informasi dari Inspektorat ini bisa menjadi edukasi dan peringatan agar ke depan tidak terjadi kasus serupa. Paling penting, Inspektorat harus terbuka dan transparan, sehingga kasus korupsi ini benar-benar ditangani secara profesional dan tegas," pungkasnya.
Hal senada diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Tuban, Fahmi Fikroni. Ia mendukung langkah tegas yang dilakukan oleh Polres Tuban demi terlaksananya pemerintahan desa yang bersih tanpa korupsi, dan juga mengingatkan kepada para kepala desa untuk tidak bermain dengan APBDes atau PADes, dan lainnya.
"Kami banyak laporan dari masyarakat masih banyaknya oknum kepala desa yang suka main-main dengan anggaran desa, terutama adanya pembangunan yang tidak sesuai keperuntukannya," katanya.
Untuk itu, pihaknya mendorong kepada Inspektorat agar bertindak tegas.
"Jika memang terbukti harus segera diambil tindakan tegas, kami terus akan mengawal dan juga membantu Inspektorat serta pihak penegak hukum untuk melakukan pengawasan," imbuhnya.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
