BLITAR, BANGSAONLINE.com - DPRD Kabupaten Blitar mendorong soal pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, hingga penanganan stunting menjadi prioritas pemerintah dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2025.
Hal tersebut diungkapkan M. Rifai selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar saat menghadiri Musrenbang RKPD Kabupaten Blitar 2025. Ia mengatakan, pihaknya berperan aktif dalam menyerap aspirasi masyarakat.
BACA JUGA:
- Sinergi Turunkan Stunting, Pj Wali Kota Mojokerto dan Jajaran Kompak Salurkan Bantuan di Hari Otoda
- PT Harta Mulia Serahkan Sertifikat Redistribusi Tanah, Bupati Blitar: Jaga Baik-Baik
- Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Jawa Timur, Kota Kediri Raih Peringkat II
- Dari 27,4 ke 9,6 Persen, Kasus Stunting di Kabupaten Mojokerto Anjlok
Kemudian, aspirasi yang telah diserap akan dijadikan perencanaan pembangunan Pemkab Blitar. Aspirasi masyarakat ini diserap melalui pokok pikiran (Pokir) DPRD melalui program reses anggota dewan di masing-masing konstituennya, dan hasil tinjau di lapangan.
"Rangkaian Musrenbang internal eksekutif kan dari desa atau kelurahan, naik ke kecamatan hingga kabupaten. Kalau kita adalah Pokok-pokok pikiran DPRD, berasal dari reses dan tinjauan lapangan yang telah diparipurnakan di dewan menjadi lembaran resmi DPRD, disampaikan di Musrenbang Kabupaten. Sehingga perencanaan nanti hasil kombinasi eksekutif dan legislatif," paparnya, Rabu (27/3/2024).
Dari pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Blitar, lanjut Rifai, paling banyak menyuarakan isu penyelarasan program penanganan stunting, penuntasan kemiskinan ekstrem, dan pemerataan pembangunan. Disebutkan, hal-hal itu didorong agar bisa dijadikan prioritas pemerintah.
"Minimal ada penyelarasan program stunting, penuntasan kemiskinan ekstrem dan pemerataan pembangunan. Kita tetap berjuang minimal infrastruktur di Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun semakin lebih baik lagi," pungkasnya. (ina/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
