Kakanwil Kemenkumham Jatim, Heni Yuwono (dok. ist)
Ada tiga tahapan yang dapat dimohonkan, mulai dari proses pendampingan penyidikan, persidangan dan Peninjauan Kembali (PK).
"Pada tahapan penyidikan, negara memberikan bantuan sebesar Rp2 juta, untuk persidangan dan PK masing-masing Rp3 juta dan Rp1 juta," terangnya.
BACA JUGA:PARFI Jatim Gelar Silaturahmi Dorong Film Berbasis Kearifan Lokal, Imawan: Angkat Sejarah Daerah
Sedangkan untuk bantuan hukum non-litigasi, Heni menjelaskan terdapat 897 permohonan.
Dengan bentuk penyuluhan dan konsultasi hukum, investigasi perkara, mediasi, negosiasi hingga pendampingan di luar pengadilan.
