Ini Jawaban Pj Wali Kota Kediri soal Pandangan Umum 8 Fraksi DPRD Terkait Raperda APBD 2024

Ini Jawaban Pj Wali Kota Kediri soal Pandangan Umum 8 Fraksi DPRD Terkait Raperda APBD 2024 Pj Wali Kota Kediri, Zanariah, saat memberikan jawabannya atas pandangan umum 8 Fraksi DPRD Kota Kediri. Foto: Ist

Kemudian untuk ketersediaan dan harga bahan pangan, Pj Wali Kota Kediri mengungkapkan beberapa langkah telah disiapkan. Mulai dari melakukan pencatatan harga secara rutin di pasar. Terutama harga kebutuhan pokok yang bertujuan untuk mendeteksi kenaikan harga berkelanjutan yang menyebabkan inflasi.

Lalu, lanjut , melaksanakan operasi pasar komoditas pangan strategis guna menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan pangan masyarakat. Berkolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk produsen, distributor, dan pedagang.

"Kami juga mengoptimalkan peran TPID sebagai koordinator lintas sektor dalam mengatasi permasalahan ketersediaan dan harga pangan. Kemudian, kami juga mengawasi jalur distribusi pupuk bersubsidi dari distributor hingga kios pengecer, memastikan akses petani terhadap pupuk yang diperlukan," ungkapnya.

Ia menambahkan, pembangunan tol di Kota Kediri akan berdampak pada penggunaan lahan, aliran air saluran, pola kehidupan masyarakat, serta meningkatnya minat investor ke Kota Kediri. Untuk mengantisipasi perubahan penggunaan lahan, telah dilaksanakan kajian kawasan strategis cepat tumbuh dampak Tol Kediri-Tulungagung pada 2022. 

Hasil rekomendasinya telah diimplementasikan dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri. Antara lain, penajaman kawasan strategis menjadi kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi, mengembangkan fungsi utama kota, peningkatan batas ketinggian bangunan mengikuti Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Dhoho, serta pengembangan kawasan perumahan dan perdagangan jasa berpola superblok.

Dalam kesempatan ini, Pj Wali Kota Kediri juga menyampaikan harapannya terhadap pembangunan Jembatan Jongbiru yang dilakukan mulai hari ini. Pembangunan jembatan ini harus terintegrasi dan untuk kepentingan masyarakat. Baik kabupaten maupun kota harus tersambung.

"Tentu sesuai dengan kewenangannya. Pastinya akan dilakukan koordinasi dengan Pak Bupati," pungkasnya.

Turut hadir, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri Andi Mienaaaty, perwakilan Forkopimda Kota Kediri, Wakil Ketua DPRD Katino, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Sekretaris DPRD Kota Kediri Rahmad Hari Basuki, kepala OPD, dan anggota DPRD Kota Kediri.

Penyampaian pandangan umum fraksi PDIP diwakili oleh Fadhilah Puspawati, fraksi PAN diwakili Dinayana, fraksi Gerindra diwakili oleh Sriana, fraksi Nasdem diwakili Sofyan, fraksi PKB diwakili Afif Fachrudin Wijaya, fraksi Demokrat diwakili Ashari, fraksi Karya Nurani diwakili Pujiono dan fraksi Keadilan Pembangunan diwakili Nurfulaily. (uji/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO