Ketua PMII Kediri Saiful Amin saat membacakan tuntutan mahasiswa dalam aksi demo yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian dari Polres Kediri. Foto: MUJI KEDIRI/ BANGSAONLINE
"Tuntutan kepala desa untuk merevisi pasal 39 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang masa jabatan kepala dean dari mulanya 6 tahun menjadi 9 tahun mencederai asas demokrasi," ujarnya saat berorasi.
Menurutnya, tuntutan kades agar masa jabatannya diperpanjang merupakan bentuk pembodohan yang mengatasnamakan kepentingan rakyat.
BACA JUGA:Gelar Aksi di Depan Kantor DPRD Jombang, Mahasiswa Soroti Pelemahan Rupiah dan Kenaikan BBM
"Kehendak perpanjangan masa jabatan merupakan kehendak dari kepala desa, tidak atas kehendak umum (rakyat). Perpanjangan masa jabatan adalah kehendak rakus-rakus," cetusnya.
Saiful Amin menegaskan bahwa tujuan pembatasan kekuasaan adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Sebab, penyalahgunaan kekuasaan akan mengarah pada praktik-praktik korupsi yang absolut pada kekuasaan.
