Ketua PN Bangil, Arizal Anwar, saat menunjukkan MoU yang telah ditandatangani bersama LBH Peradi Malang Raya. Foto: AHMAD FUAD/BANGSAONLINE
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Pengadilan Negeri (PN) Bangil, Kabupaten Pasuruan, bersama LBH Peradi Malang Raya memberikan fasilitas pelayanan hukum secara gratis kepada masyarakat miskin. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang dilakukan hari ini, Senin (2/1/2023).
"Program bantuan hukum ini hanya untuk masyarakat miskin saja, untuk yang mampu ya cari yang lain," kata Ketua PN Bangil, Arizal Anwar.
BACA JUGA:
- Wadul LSM, Pengusaha Warkop dan Karaoke Desak Pemkab Pasuruan Bentuk Perda Tempat Hiburan
- Perda RTRW Kabupaten Pasuruan Dinilai Lemah, Tak Ada Instrumen Sanksi Bagi Pelanggar
- Pemkab Pasuruan Beri Dispensasi ASN yang Terlambat Ngantor karena Mudik
- H+3 Lebaran, Arus Lalu Lintas di Pasuruan Naik Hampir 100%
Ia menjelaskan, seluruh biaya pelayanan hukum untuk masyarakat miskin ini ditanggung negara. Dengan demikian, masyarakat miskin di Kabupaten Pasuruan bisa memanfaatkan program itu saat bermasalah dengan hukum.
"Masyarakat bisa langsung mendatangi PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) PN Bangil, minta arahan kepada petugas sambil mengisi formulir yang disediakan, menunjukkan surat keterangan miskin dari kelurahan atau kartu miskin lainnya, mengisi persoalan masalah yang dikeluhkan," ujarnya.
"Di sana nanti ada Posbakum yang akan memfasilitasi kebutuhan mereka. Masyarakat itu perlunya apa, pendampingan, konsultasi atau tata cara sidang, di sana nanti kita akan fasilitasi," imbuhnya.
Sementara itu, Koordinator Posbakum PN Bangil, Erwin Indra Prasetya, mengatakan bahwa sumber anggaran untuk fasilitas bantuan hukum berasal dari Kemenkum HAM. Pemerintah daerah setempat diharapkan untuk bisa menjalin kerja sama dengan pihaknya.
"Kami harap, pemkab juga bisa kerja sama, karena yang ditangani ini rata-rata masyarakat di Kabupaten Pasuruan. Tahun sebelumnya kami telah menyelesaikan 300 kasus dalam persidangan untuk masyarakat miskin, ditambah lagi 400 kasus seperti konsultasi dan lainnya," paparnya.
"Karena tidak semua kasus dibiayai sepenuhnya oleh Kemenkum HAM, tetapi ada beberapa yang tidak bisa dijangkau pembiayaannya. Sehingga, dalam hal ini pemkab bisa bersinergi untuk membantu keluhan masyarakat miskin," tuturnya.
Menurut dia, masyarakat miskin terbantu dengan program bantuan hukum gratis yang disediakan PN Bangil dan LBH Peradi Malang Raya. Oleh karena itu, Erwin meminta perhatian dari Pemkab Pasuruan terkait hal tersebut. (afa/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
