Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana.
KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan lebih berhati-hati dalam memanajemen pengelolaan pendapatan daerah supaya tidak tergantung dari pemerintah pusat.
Dalam rangka mendorong kemandirian fiskal di daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur menyelenggarakan acara komunikasi dengan kepala daerah di Jawa Timur. Acara yang mengangkat tema peran BPK RI dalam mendorong kemandirian fiskal di daerah itu digelar di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Selasa (22/2).
BACA JUGA:
Indeks kemandirian fiskal memang menjadi persoalan yang dihadapi setiap kabupaten/kota di Indonesia. Di Jawa Timur, secara indeks kemandirian fiskal baru ada beberapa daerah yang dikategorikan sudah masuk mandiri. Pun begitu persentasenya masih kecil.
Untuk meningkatkan kemandirian fiskal itu, ke depan pemerintah daerah dituntut melakukan pengelolaan dalam bidang belanja keuangan daerah. Dalam hal ini, daerah harus bisa memberikan pertanggungjawaban belanja daerah melalui transaksi elektronik.
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengatakan apa yang disampaikan oleh BPK akan menjadi koreksi bagi Pemerintah Kabupaten Kediri.
"Memang menjadi koreksi bagi Pemerintah Kabupaten Kediri, ke depannya bahwa kita juga akan memperhatikan terkait indeks kemandirian fiskal untuk kita perkuat terus menerus," kata putra Menseskab Pramono Anung itu.
Sementara, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri M. Erfin Fatoni menambahkan, pemkab akan melakukan langkah untuk mewujudkan kemandirian daerah. Yakni dengan optimalisasi pendapatan daerah melalui eletronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) yang dikawal tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD).
"Kemudian kita juga akan meminimalisir kebocoran (PAD), salah satunya dengan penerapan QRIS untuk sistem pembayaran," ujar M. Etfin. (uji/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
