Musrenbang Terancam Diboikot, Pemkab Blitar Kumpulkan Asosiasi Pemerintah Desa
Editor: Nizar Rosyidi
Wartawan: Akina Nur Alana
Kamis, 25 Maret 2021 17:06 WIB
"Sementara kami mendapat jawaban bahwa keluh kesah kami akan menjadi catatan dan diakomodir oleh bupati dan wakil bupati. Kami minta hal ini dimasukkan berita acara dibuat kesepakatan sehingga bisa dijadikan bukti," tegas pria yang akrab disapa Bagas ini.
Sebelumnya, APD mengancam bakal memboikot musrenbang dan menggelar aksi demo jika hasil musrenbang tahun 2020, sampai pertengahan tahun atau sekitar Juli-Agustus 2021 tidak direalisasikan.
Mereka merasa kecewa dengan pelaksanaan musrenbang yang dianggap sia-sia. Banyak program hasil musrenbang yang masuk prioritas tiba-tiba hilang. Salah satunya di Desa Ponggok, Kecamatan Ponggok yang mengusulkan Program Jambanisasi di 50 titik dengan nilai Rp7 juta per titik. Namun sejak tahun 2019, usulan itu tak pernah terealisasi alias hilang.
Tak hanya itu, usulan pembangunan jembatan yang nilainya di atas Rp2 miliar juga selalu hilang. Seperti Jembatan Kademangan di Desa Plumpungrejo Kecamatan Bakung, Sutojayan, dan Selorejo. Ada juga program perawatan ruas jalan di Kecamatan Wonotirto, ruas Jalan Gunung Gede, Ngeni, sampai Ngadipuro sudah diusulkan sejak 2019, juga selalu dipangkas.
"Kami juga sudah mengirimkan surat pengaduan kepada Bupati Blitar, Gubernur Jatim, Mendagri, bahkan Presiden RI Joko Widodo. Menyampaikan kondisi musrenbang di Kabupaten Blitar, agar dilakukan evaluasi dan diusut," pungkasnya. (ina/zar)