Persik Kediri Minta Subsidi atau Hak Komersial Klub Dinaikkan
Editor: Abdurrahman Ubaidah
Wartawan: Muji Harjita
Rabu, 03 Juni 2020 09:35 WIB
Yang kedua, Hakim meminta PSSI mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Itu terkait dengan kebijakan relaksasi pajak bagi pelatih dan pemain. “Pajaknya 20 persen dan bisa lebih. Ini akan menjadi beban besar bagi klub,” ujarnya.
“Di masa pandemi Covid-19, kata Hakim, pemerintah sudah memberikan relaksasi pajak kepada seluruh industri. Tapi, khusus industri sepak bola, relaksasi belum diberikan. Sementara Presiden Jokowi memberikan atensi besar ke sepak bola Indonesia. Di saat kondisi seperti ini (pandemi), akan sangat repot bila relaksasi tidak diberikan,” tandasnya.
Usulan ketiga adalah renegosiasi kontrak pemain dan pelatih. Menurut Hakim, nominal kontrak yang sudah diterima pemain sebesar 40 persen. “Nah, sisanya sebesar 60 persen, perlu negosiasi kembali. Itu wajar dilakukan. Seluruh sektor industri juga melakukan hal yang sama,” ujarnya.
Jika renegosiasi tidak dilakukan, Hakim khawatir klub-klub Liga 1 mengalami kesulitan finansial di musim-musim mendatang. Dan jika urgensinya adalah kepentingan timnas, Kemenpora bisa ikut andil dalam penyelenggaraan kompetisi.
“Di luar usulan tersebut, Persik menyetujui kompetisi lanjutan disentralkan di Jawa dan tanpa degradasi. Tapi yang perlu dipertimbangkan juga adalah akomodasi klub-klub luar Jawa. Seperti penginapan mereka apakah ditanggung atau tidak. Kalau bagi kami (klub di Jawa) tidak masalah,” ujarnya.
Terakhir, Hakim menyatakan PSSI perlu menegaskan soal komposisi pemain asing. “Karena beberapa pemain asing kami untuk saat ini dilarang negaranya datang ke Indonesia sebelum pandemi berakhir,” katanya sembari meminta PSSI memberikan perlindungan hukum agar tidak jadi persoalan antara klub dengan pemain dan pelatih.(uji/dur)