Bupati Faida Tolak Penuhi Panggilan Panitia Angket DPRD Jember, ini Alasannya
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Muhammad Hatta
Kamis, 12 Maret 2020 15:57 WIB
"Bagi kami, bupati mau hadir ataupun tidak, menurut kami tidak penting. Tetapi memenuhi asas normatif terkait hak angket, selain OPD juga yang hadir, harusnya adalah juga bupati," kata David saat dikonfirmasi terpisah di gedung dewan Jalan Kalimantan, Kecamatan Sumbersari.
Lanjut legislator dari Partai Nasdem ini, dengan tidak hadirnya bupati ataupun juga OPD beberapa waktu lalu, hal tersebut akan menjadi rekomendasi panitia angket.
"Pertama, tidak mau patuh terhadap Undang-Undang. Kedua, bupati menganggap (pemerintahan kabupaten) ini adalah kerajaan. Dengan bupati tidak hadir, ya ini haknya dia," ujarnya.
Terkait tudingan bupati yang meragukan langkah Hak Angket yang diambil DPRD Jember beberapa waktu lalu, David juga mengaku tak ambil pusing. "Apa hak bupati untuk mengkritisi DPRD? Harusnya kami yang mengkritisi kinerja dari pemerintah daerah. Dia (bupati) tidak punya hak," tegasnya.
"Urusan sah atau tidak (terkait pengambilam keputusan Hak Angket), itu bukan urusan bupati. Jika menjadi mitra, mestinya saat interpelasi hadir. Kemudian terkait tanggal 20 Januari lalu, bupati ini gagal paham. Saat 20 Januari 2020 lalu, dengan tidak datangnya OPD yang informasinya dilarang bupati, maka sekalian kami undang bupatinya untuk mendampingi. Sehingga bisa memberikan keterangan kepada kami, bukan sebaliknya kita yang minta," tukasnya.
"Apalagi disampaikan juga oleh bupati, bahwa sudah menjawab pertanyaan DPRD. Lah, kapan kami (DPRD Jember) tanya kepada bupati? Kok tiba-tiba katanya sudah menjawab," ucapnya.
Dengan tidak hadirnya bupati ini, David menegaskan Panitia Angket akan melakukan pemanggilan kedua. "Nanti akan kami panggil lagi untuk kedua kalinya hari Senin (16/3/2020) besok," tegasnya. (ata/yud/rev)