Pemkab Mojokerto Boyong Dua Penghargaan Sekaligus
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: Yudi Eko Purnomo
Rabu, 27 November 2019 23:28 WIB
Penilaian kepatuhan standar pelayanan yang dilakukan, juga memantau pelaksanaan perizinan investasi yang terhubung dalam program Online Single Submission (OSS). Guna memantau konsistensi peningkatan kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik, maka setiap unit pelayanan wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Survei atau penilaian tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik tahun 2019 ini, dilakukan terhadap 4 kementerian, 3 lembaga, 6 pemerintah provinsi, 36 pemerintah kota dan 215 pemerintah kabupaten. Sedangkan total produk layanan yang disurvei sebanyak 17.717, serta 2.366 unit layanan.
Survei Kepatuhan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan maladministrasi pada unit layanan publik Pemerintah dengan upaya pemenuhan komponen standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Selain untuk mengetahui efektivitas dan uji kualitas penyelenggara pelayanan publik, Survei Kepatuhan bertujuan untuk mendorong pemenuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.
Untuk diketahui, terdapat lebih dari 10 komponen standar pelayanan yang harus dipenuhi penyelenggara pelayanan publik. Antara lain dasar hukum; persyaratan; sistem, mekanisme dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya atau tarif; produk pelayanan; sarana dan prasarana; kompetensi pelaksana; pengawasan internal; penanganan pengaduan, saran, dan masukan; jumlah pelaksana; jaminan pelayanan; jaminan keamanan dan keselamatan; serta evaluasi kinerja. (yep/ian)