Pemkot Probolinggo Dikritik, Dinilai Tak Melibatkan PKL Lokal Meski Banyak Event

Editor: Revol Afkar
Wartawan: Andi Sirajuddin
Senin, 04 November 2019 22:10 WIB

Eko Hardianto, salah satu Pegiat Seni dan Budaya di bawah Naungan BPIP Kota Probolinggo.

PROBOLINGGO, BANGSAONLINE.com - Meski Pemkot Probolinggo melalui Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) sering menggelar event, hal itu tidak membuat para pelaku usaha atau UMKM yang ada di Kota Probolinggo gembira.

Hal ini lantaran, para pelaku UMKM yang ada di Kota Probolinggo nyaris tak pernah dilibatkan oleh Pemkot dalam kegiatan tersebut. Keluhan itu muncul dari sejumlah pihak.

Perlu diketahui, ada banyak kegiatan promosi wisata maupun hiburan yang sudah digeber Pemkot, di antaranya Seminggu di Kota Probolinggo (Semipro), Semarak Pagi Kota Probolinggo (SPKP), dan terbaru yang bakal digelar adalah Kampong Tempo Doelo selama Seminggu yang bakal digelar tanggal 9-16 November di Stadion Bayuangga.

Meski tujuannya untuk mengangkat perekonomian para PKL maupun pelaku usaha. Namun, kenyataan di lapangan berbeda. Event yang menghabiskan anggaran ratusan juta itu, justru di EO-kan ke pihak luar daerah dan di lapangan juga terlihat ada banyak PKL luar yang terlibat.

Bahkan, ironisnya berhembus isu jika para PKL maupun pelaku usaha yang berjualan di acara itu, ditarik pungutan ratusan ribu hingga jutaan rupiah oleh pelaksana maupun oknum terkait.

Eko Hardianto, salah satu Pegiat Seni dan Budaya di bawah Naungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Kota Probolinggo mengaku kecewa dengan sikap pemerintah yang acuh tak acuh terhadap pelibatan para PKL atau pelaku usaha di tiap event yang digelar Pemkot.

Menurutnya, seluruh agenda pariwisata memang yang lebih elok melibatkan semua elemen yang ada di Kota Probolinggo. Misalnya, kalau dipersentase PKL Kota Probolinggo harus dilibatkan 80 persen dan luar daerah 20 persen.

"Itu harus didahulukan. Mindset seperti ini yang harus dirubah pemerintah daerah, kalau memang Pemkot kebijakannya berpihak kepada masyarakat. Bukan hanya memproduksi pencitraan, yang hanya menguntungkan beberapa pihak dan beberapa kelompok untuk tujuan politis. Ini yang saya sesalkan sampai saat ini," tegas Eko Hardianto kepada BANGSAONLINE.com, Senin (4/11).

Lebih jauh, Eko mencontohkan kegiatan Semipro. Menurutnya dalam kegiatan Semipro dirinya belum melihat formulasi yang jitu bagaimana masyarakat Kota Probolinggo secara proaktif terlibat di dalamnya. Justru, yang banyak itu masyarakat dari luar daerah yang mendominasi.

Ditanya adanya isu pungli di dalamnya, Eko menegaskan jika persoalan pungli merupakan fenomena gunung es dari dulu sampai sekarang.

"Silakan pungli ada, tetapi dengan catatan, jangan sampai terbongkar. Apalagi yang melakukan adalah ASN atau OPD. Ini akan berimplikasi terhadap hukum. Saya meminta penegak hukum proaktif menyoroti terkait penggunaan dan pemanfaatan APBD, terkait program-program yang dijalankan oleh pemerintah," tegas Eko.

Sementara, salah satu pengurus paguyuban PKL di Kota Probolinggo yang enggan namanya dikorankan membenarkan jika tiap event kegiatan yang digelar Pemkot tidak pernah melibatkan para PKL. Bahkan, dirinya juga membenarkan jika selama ini, banyak pungli yang beredar dalam kegiatan itu.

"PKL se-Kota Probolinggo ada 3.000 PKL. Bahkan, tiap event saat ini selalu ditarik 2 juta. Kalau tujuan pemerintah kan untuk pemberdayaan, kenapa selama ini kok ditarik. Midnset ini sebaiknya dirubah dong," ujar salah satu pengurus PKL yang tak mau namanya dikorankan. (ndi/rev)

1 2 Tampilkan Semua

Tag: pemkot probolinggo pkl probolinggo