Komisi C Siapkan Solusi Pemisahan Masjid dengan Gedung DPRD Baru
Wartawan: Maulana
Rabu, 06 Desember 2017 23:27 WIB
Sekretaris Fraksi PKB ini mengatakan, saat ini dirinya mendapatkan amanah dari fraksi PKB untuk mencari second opinion ke para ulama khususnya yang membidangi hukum syariah, yakni PWNU Jatim dan MUI Jatim tentang bagaimana hukumnya bangunan yang berdiri di atas masjid.
“Empat hari lalu saya sempat menelpon salah satu pengurus PWNU untuk mengagendakan pertemuan,” paparnya.
Dari sekilas pembicaraan dengan salah seorang ulama PWNU Jatim tersebut, ia mendapatkan pendapat bahwa sesuai hukum fiqih diperbolehkan adanya bangunan di atas masjid. Hanya saja, apabila tak dimanfaatkan untuk kegiatan yang berurusan dengan masalah keagamaan, maka kelazimannya dipertanyakan.
“Harus dihindari apabila ada wanita yang sedang datang bulan (menstruasi), kemudian kegiatan lain yang tak diperbolehkan agama, siapa yang menanggung dosanya?“ tanyanya.
Habibah menceritakan, niatan fraksinya mengutus dirinya untuk berkunjung ke para ulama mendapat dukungan Ketua Komisi C, Syaifudin Zuhri. Bahkan, Syaifudin meminta untuk bersama-sama mendatangi para tokoh agama . “Pak Syaifudin akan ikut agenda sowan ke para ulama,” kata Pengurus Fatayat Surabaya
Selain kalangan dewan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya surabaya juga berupaya mencari solusi atas pembangunan gedung dewan yang molor. Namun, menurut Habibah, ia belum mengetahui pasti perkembanganya, karena sebelumnya kesibukan kalangan dewan sibuk dalam perencanaan APBD 2018. (lan/ros)