Telepon Disadap, SBY Merasa Harga Dirinya Diinjak-injak, Ini Kata Politisi PDIP
Kamis, 02 Februari 2017 01:14 WIB
"Ini bukan hukum rimba, yang kuat yang menang dan yang lemah kalah," kata SBY dikutip dari Merdeka.com.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah bahwa ada instruksi khusus untuk melakukan penyadapan terhadap Presiden keenam Indonesia tersebut. Dia mengatakan, semua pihak menghormati SBY sebagai orang yang pernah menjabat sebagai Presiden.
"Yang jelas bahwa tidak pernah ada permintaan atau instruksi penyadapan kepada beliau (SBY) karena ini bagian penghormatan kepada presiden-presiden yang ada," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Di sisi lain, Ketua Badan Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Junimart Girsang mengatakan, penyadapan untuk menemukan bukti rekaman percakapan Presiden ke-6 RI SBY dengan Ketua Umum MUI KH Maruf Amin tidak melanggar hukum. Penyadapan diperbolehkan jika tidak digunakan untuk melakukan kejahatan.
"Pengertian penyadapan ada dua, penyadapan oleh penegak hukum dalam rangka mengungkap kejahatan, kedua penyadapan untuk kepentingan saya sendiri. Dalam rangka mempertahankan hak dan kepentingan hukum saya, kan tidak melanggar, kecuali penyadapan itu digunakan untuk memeras orang. Itu tidak benar," kata Junimart.
Apalagi, kata dia, keterangan kubu Ahok bahwa fatwa penistaan agama yang dikeluarkan MUI terburu-buru dan bermuatan politis adalah pembelaan di persidangan. Pihaknya menduga keluarnya fatwa tersebut keluar setelah percakapan Maruf dan SBY.
"Toh saya ungkapkan di persidangan, itu bukan penyimpangan, bukan kejahatan. Apa salah dalam rangka pembelaan saya, (maka) saya ungkap. Oh tidak benar nih, kenapa? Ada pengaruh misalnya," tegasnya.
Oleh sebab itu, Junimart menyarankan, proses hukum harus tetap berjalan profesional tanpa memandang tokoh tertentu. Penegak hukum harus mengusut jika ada kepentingan politis di balik keluarnya fatwa penistaan agama tersebut.
"Kita jangan dipengaruhi oleh tekanan, dipengaruhi oleh istilah tokoh. Hukum itu harus independen, tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Maka kita tetap berdasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa," imbuhnya.
"Bukan berdasarkan pada tokoh-tokoh, atau presiden, tidak begitu dong. Jangan selalu kita mengatakan itu tokoh, pendeta, tidak begitu. Kalau misalnya saya merasa keterangan X tidak benar, saya lakukan upaya hukum saja," sambung dia.
Sedangkan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, pihaknya akan memanggil Badan Intelijen Negara (BIN) terkait dugaan rekaman percakapan Ketum Umum Partai Demokrat SBY dan Ketua MUI Ma'ruf Amin. Tudingan adanya komunikasi antara SBY dan Ma'ruf membahas fatwa penistaan agama itu disampaikan terdakwa Basuki T Purnama dan kuasa hukumnya di sidang penistaan agama pada 31 Januari 2017 kemarin.
"Ini yang akan kita panggil BIN, kita tanyakan dari mana Ahok dapat rekaman, kalau memang misalnya mereka merekam, namanya itu ilegal dan itu bisa kena UU ITE," ujar Nurhayati dikutip dari Merdeka.com.
Nurhayati menuturkan, DPR harus menanyakan soal pihak yang diperbolehkan melakukan penyadapan atas percakapan SBY dan Ma'ruf. Sepengetahuannya, hanya BIN dan penegak hukum yang diperbolehkan melakukan penyadapan.
"Ini tanggung jawab siapa? Kok orang bisa suka-suka menyadap apalagi yang disadap itu mantan presiden republik Indonesia ke-6," tegasnya.
Anggota Komisi I DPR ini mendesak pemerintah dan BIN menjelaskan sumber rekaman percakapan yang dijadikan alat bukti bagi Ahok.
"Untuk itu, pemerintah harus meluruskan dari mana Ahok mendapat yang dikatakan berita atau percakapan atau rekaman itu dari mana," pungkas dia.(merdeka.com/republika.co.id)
sumber : merdeka.com/republika.co.id