Banyak Aset tidak Jelas, Sumenep Langganan WDP
Wartawan: Rahmatullah
Jumat, 01 April 2016 17:59 WIB
SUMENEP, BANGSAONLINE.com – Selama ini Pemkab Sumenep langganan mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan dan aset. Salah satu yang diyakini menjadi penyebabnya adalah banyak aset Pemkab tidak jelas pengelolaannya, sehingga harapan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selalu kandas.
Bupati Sumenep, A. Busyro Karim, memaparkan aset tidak jelas itu sudah ada jauh sebelum dirinya menjabat sebagai bupati, tepatnya semasa orde baru. Salah satu aset yang dia sebut adalah tanah. Katanya, banyak gedung sekolah dasar (SD) dibangun di atas tanah milik warga yang di kemudian hari dipersoalkan status kepemilikannya.
BACA JUGA:
Wujudkan Satu Data Indonesia, Sumenep Gandeng ITS Bangun Dashboard Interaktif
Festival Jaran Kencak Sebagai Media Edukasi Seni Budaya
Rekrutmen PPPK dan CPNS Segera Dibuka, Sekda Sumenep Imbau Masyarakat Tak Percaya Buyuk Rayu Calo
Bupati Sumenep Blusukan Kunjungi Nenek Hotipah dan Putriya di Rumah Reyotnya
“Bisa dibayangkan bagaimana beban kami,” ujarnya, Jum’at (1/4).
Padahal untuk membangun gedung sekolah, kata Busyro, tidak boleh sembarangan. Tanah yang akan didirikan gedung sekolah harus milik Pemkab, bukan milik perorangan, sehingga tidak memunculkan persoalan klaim hak kepemilikan di kemudian hari.