Cegah Maladministrasi dan Korupsi, Ombudsman Sosialisasikan Program PBAMAK

Minggu, 18 Oktober 2015 15:23 WIB

KOMITMEN: Para Kepala Daerah saat foto bersama usai menandatangani komitmen tentang pelayanan publik yang anti korupsi dan maladministrasi. foto: iwan irawan/BANGSAONLINE

MALANG, BANGSAONLINE.com – Lewat gelar seni dan budaya, Ombudsman RI perwakilan Jawa Timur menyampaikan program Pendidikan dan Budaya Anti Maladministrasi serta Anti Korupsi (PBAMAK). Acara ini digelar dengan menghadirkan 7 Kepala daerah dari 7 kota dan kabupaten di Jawa Timur seperti Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Malang, Wali Kota Batu, Bupati Malang, Bupati Blitar, Bupati Pasuruan, dan Wali Kota Pasuruan.

Dr. Agus Widiyarta, S.Sos ,M.Si selaku Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jatim mengatakan ketujuh kepala daerah tersebut sengaja dihadirkan sebagai saksi atas penandatanganan komitmen pimpinan daerah terhadap pelayanan publik secara inovatif dan teritegeritas.

Agus mengingatkan kepada seluruh pimpinan daerah, bahwa pelayanan publik rentan adanya maladministrasi (pungli). Dan ketika hal itu dibiarkan secara berlarut-larut, maka akan menimbulkan efek negatif yaitu adanya upaya tindak korupsi baik mengenai waktu, kewenangan, maupun keuangan Negara yang disebabkan kelonggaran pengawasan di lapangan yang terlalu bebas. “Jika sudah demikian, lambat laun pemerintahan daerah mengalami citra negatif akibat ulah oknum tertentu,” kata Agus. Dan hal ini, lanjut Agus, dapat mencemarkan nama baik Pemda.

Lebih jauh lagi Agus mengutarakan, penampilan seni dan budaya selain sebagai sarana pendidikan juga jadi sarana sosialisasi keberadaan Ombudsman di tengah masyarakat Jawa Timur. Di mana diharapkan nantinya masyarakat semakin paham tentang Ombudsman sebagai sebuah lembaga tempat mengadu maupun mediator terhadap suatu persoalan tentang pelayanan publik.