Luhut Usir Pengeritik Pemerintah dari Indonesia, Waketum MUI: Luhut yang Harus Diusir
Editor: Tim
Minggu, 17 Maret 2024 17:11 WIB
JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kembali menuai kecaman. Menteri kepercayaan Presiden Jokowi itu dikecam para tokoh karena Luhut minta pengeritik pemerintah pindah dari Indonesia.
Seperti dibertakan media, dalam acara business matching 2024 di Bali, Kamis (7/3/2024) lalu, Luhut meluapkan kekeselannya kepada pengkritik pemerintah, termasuk mantan pejabat era Jokowi.
BACA JUGA:
Evaluasi Jokowi Jelang Lengser: Judi Online, Pornografi, Narkoba, Demokrasi, dan Hukum
Diganggu Makhluk Halus saat Duduki Kursi Soekarno di Istana, Gus Dur Ajak Komunikasi Bahasa Jawa
Gus Dur Enggan Dipanggil Kiai, Lebih Suka Dipanggil Gus, Alasannya Kocak
Arti Gus Menurut Gus Dur, ketika Wali Kota Surabaya Salah Sebut
"Saya berharap kita semua bangga menjadi bangsa Indonesia. Kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semuanya jelek. Kalau jelek, pindah saja kau dari Indonesia," kata Luhut Binsar Pandjaitan.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menganggap Luhut otoriter.
"Bila itu yang terjadi maka berarti Luhut sudah menggeser negeri ini dari negeri yang menjunjung tinggi demokrasi dan musyawarah menjadi negara otoriter, anti kritik, dan anti reformasi," ujar Anwar Abbas.
Menurut dia, seharusnya Luhut sebagai pemimpin tahu bahwa pemerintah memerlukan kritik. Agar memiliki perspektif sehingga dapat menemukan dan melakukan sesuatu yang lebih baik, dan terbaik bagi negara dan bangsa.
Tapi Luhut justru menggiring pemerintahan menjadi absolut. Ini sangat bertentangan dengan jiwa, nilai, dan semangat negara demokrasi.
"Jika masih perlu ada kata angkat kaki dan kata usir-mengusir, maka yang harus angkat kaki dan harus diusir dari negeri ini, bukannya para pengkritik pemerintah, tapi Luhut sendiri. Tetapi, apakah hal itu baik bagi kepentingan bangsa dan negara kita? Terserah kepada kita semua untuk menjawabnya," tegas Anwar Abbas dikutip Inilah.com.
Sementara Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, justru teringat ucapan Presiden ke-4, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
"Mendadak teringat Gus Dur dikritik apa saja santai," tulis Adi Prayitno dikutup fajar.co.id dari unggahannya di X, Jumat (16/3/2024).
Adi Prayitno mencatat bahwa pemerintah saat ini menanggapi kritik dengan berbeda. Seperti yang dilakukan Luhut. "Sekarang yang ngeritik disuruh pergi dari negara ini," ujarnya.
Menurut dia, demokrasi memang bersisik. Warga bebas mengkritik pemerintah.
"Demokrasi itu memang brisik. Rakyat bebas kritik pemimpin," tulisnya lagi.
Ia menyentil Luhut yang menanyakan kontribusi pengkritik pada negara sebelum mengkritik.
"Ga perlu ditanya sudah bantu apa buat negara. Boleh nanya balik? kau sendiri sudah berbuat apa untuk negara?" tulis Adi Prayitno mempertanyakan kontribusi Luhut terhadap negara.
Senada dengan Adi Prayitno, Faizal Assegaf juga mengecam Luhut. Menurut dia, Luhut hanya omong besar dan sok jagoan.
"Mulut besar Luhut karena posisinya di lingkar kekuasaan. Di sana, semua pertunjukan sok arogan dipamerkan. Pak tua yang merasa paling perkasa. Padahal cuma numpang kuasa disecuil kekuasaan lokal," katanya di akun Twitter yang kini berujah menjadi X.
"...katanya dia mengancam para pengkritik diusir dari Indonesia? Bilang sama Luhut, jangan sok jagoan dan arogan," tulisnya lagi.
Menurut dia, ada waktunya mereka jauh lebih gusar. "Semakin hari pertunjukan kalian telah terbaca. Pelan atau cepat, mulai memasuki orbit pertarungan ideologis. Kami paham watak & ideologi mu...!," tulisnya.