APBN 2023, Optimisme Pemulihan Ekonomi di Tengah Ancaman Resesi
Editor: Redaksi
Jumat, 13 Januari 2023 21:32 WIB
Dalam APBN 2023 pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp.476,0 triliun dengan target output prioritas yaitu : (i) Jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10,0 juta KPM; (ii) Jumlah penerima Program Sembako bagi 18,8 juta KPM; (iii) Jumlah penerima Program Pra Kerja bagi 500 ribu peserta; (iv) Jumlah penerima Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 20,1 juta siswa dan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 994,3 ribu mahasiswa (melalui Kemendikbudristek dan Kemenag); (v) Jumlah penerima bantuan iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) bagi 96,8 juta peserta; (vi) Jumlah penerima Subsidi Listrik bagi 40,7 juta Pelanggan; (vii) Jumlah penyaluran Subsidi LPG 3 Kg bagi 8 juta metrik ton; (viii) Penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan untuk 220 ribu unit rumah.
Untuk stabilisasi harga dan menjaga daya beli, serta mendukung UMKM pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi sebesar Rp.298,5 triliun terdiri dari Rp.86,5 triliun subsidi non energi dan Rp.212,0 triliun untuk subsidi energi. Kebijakan subsidi diarahkan untuk : (i) Subsidi tetap solar Rp1.000/liter, naik Rp500/liter dari tahun 2022; (ii) Memberikan subsidi listrik untuk rumah tangga diberikan secara tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan; (iii) Pupuk bersubsidi difokuskan pada dua jenis pupuk (Urea dan NPK) dan sembilan jenis komoditas (padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, tebu); (iv) Mendukung peningkatan pelayanan umum dibidang transportasi publik dan penyediaan informasi publik; (v) Memperluas akses permodalan UMKM maupun petani melalui subsidi bunga KUR; (vi) insentif perpajakan melalui subsidi pajak penghasilan ditanggung pemerintah, sebagai stimulus kepada dunia usaha.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga (DIPA K/L) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebagai dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, telah diserahkan oleh Presiden RI pada tanggal 1 Desember 2022 di Istana Negara. Harapan Presiden serta Menteri Keuangan agar DIPA dan Daftar Alokasi TKD tahun 2023 dapat segera ditindaklanjuti di awal tahun sehingga masyarakat dan perekonomian dapat merasakan secara langsung dan maksimal.
Secara khusus Menteri Keuangan telah menyampaikan surat nomor S-1047/MK.05/2022, tanggal 14 Desember 2023 kepada seluruh Menteri dan Pimpinan Lembaga agar dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas (spending better) dan mendukung pemulihan ekonomi, para Menteri dan Pimpinan Lembaga diminta untuk memerintahkan seluruh satuan kerja di lingkup masing-masing Kementerian/Lembaga melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: (i) Meningkatkan kualitas perencanaan; (ii) Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan; (iii) Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek; (iv) Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ); (v) Meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran Dana Bantuan Sosial dan Bantuan Pemerintah; (vi) Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money); (vii) Meningkatkan monitoring dan evaluasi.
Seperti tahun-tahun sebelumnya APBN tahun 2023 tetap merupakan instrumen penting yang akan menjadi shock absorber atau peredam kejut di tengah potensi pelemahan ekonomi di tahun 2023. APBN sebagai shock absorber bertujuan mengendalikan inflasi, menjaga daya beli rakyat, dan menjaga momentum pemulihan. Mengutip apa yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa periode 2023 pemerintah tetap optimistis terhadap jalannya perekonomian dengan tetap mengedepankan kewaspadaan. Selanjutnya Menteri Keuangan menjelaskan bahwa menjaga permintaan domestik, konsumsi, inflasi, serta investasi adalah beberapa cara yang dapat dilakukan guna menghadapi ancaman resesi. Semoga dengan optimisme yang tetap mengedepankan kewaspadaan, Indonesia dapat meminimalisir dampak resesi global yang diperkirakan akan terjadi di tahun 2023.
Penulis adalah Kepala Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur