Bupati Sambari Minta PNS Gresik Setor Skripsi

GRESIK (bangsaonline) - Bupati Gresik Sambari Halim Radianto mengeluarkan edaran untuk PNS se Gresik. Isinya, PNS diminta mengumpulkan salinan laporan tugas akhir pendidikan berupa skripsi, tesis maupun disertasi. Surat perihal Penataan dokumentasi Kepegawaian PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik itu bernomor 800/2168/437.73/2014, tertanggal 20 Oktober 2014 ditandatangani langsung oleh Bupati Gresik. 

Sambari menjelaskan, pengumpulan skripsi, tesis dan disertasi tersebut bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat Gresik, terutama para mahasiswa untuk membantu memberikan refrensi dalam penyusunan tugas akhir studinya. “Saat ini kami melihat para mahasiswa Gresik kesulitan mendapatkan refrensi terkait penyusunan tugas akhir,” jelasnya.

Ditegaskan Sambari, permintaan agar PNS di lingkup Pemkab Gresik mengumpulkan skripsi, tesis dan disertasi agar PNS bisa memberikan sumbangsih kepada perpustakaan Gresik. “Tujuannya jelas, agar bisa membantu para Mahasiswa untuk punya refrensi lebih luas. Jadi, tidak ada tujuan lain-lain misalnya memeriksa isinya serta menelisik asal perguruan tingginya,” terang Sambari.

Kumpulan skripsi, tesis, disertasi maupun tulisan lainnya akan ditempatkan di Perpustakaan Daerah yang berada di Jalan Jaksa Agung Suprapto Gresik. “Nanti kalau kita sudah punya gedung perpustakaan yang baru yang rencananya adalah Gedung DPRD Gresik, maka kumpulan tugas akhir tersebut akan ditata disana sesuai disiplin ilmu. Dalam waktu dekat, kami berencana memindah kantor DPRD,” katanya.

Terkait permintaan skripsi dari Bupati yang dideadline pertengahan Nopember 2014, beberapa PNS tampak mulai melakukan foto copy skripsinya. Kerena melayani seluruh PNS maka beberapa tempat foto copy sempat menolak. Mereka mengaku kebanjiran order. Bahkan beberapa tempat foto copy menjanjikan selesai diluar deadline yang sudah ditentukan.

Masih untung PNS yang masih menyimpan tugas akhir tersebut. Beberapa orang mengaku tidak menyimpan lagi skripsinya. Hal ini diakui oleh Desy Kuswidiarti Sandy. “Karena Skripsi saya hilang, maka saya mencari ke Perpustakaan Perguruan Tinggi yang ternyata juga tidak ada. Untung saja di Fakultas Hukum Unair Surabaya masih ada,” ujarnya. 

Sementara Agustin Rochmawati harus pulang ke Madiun untuk mengambil skripsinya. Menanggapi PNS yang ternyata dokumen skripsinya tidak ada, Bupati menyatakan, kalau sekripsi tidak ada tidak bisa memaksa. “Tapi ada syarat khusus yaitu harus melampirkan surat keterangan dari Perguruan tinggi dimana dia diluluskan,” pungkas Sambari.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News