Alasannya, kata Riska, kegiatan manusia menghasilkan limbah yang mengandung beragam bahan kimia yang berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan pada organisme air dan manusia. Bahkan, beragam senyawa kimia yang terdapat dalam limbah belum terakomodasi dalam baku mutu kualitas air (PP No. 82/2001) dan telah tersebar dan mencemari perairan.
“Berdasarkan data yang kami kumpulkan, lebih dari 6 perguruan tinggi di Indonesia, yaitu ITB, UI, UGM, dan IPB dan jurnal ilmiah terdapat 2 parameter kualitas air yang seharusnya tercantum dalam PP No. 82/2001 yaitu: bifenil terpoliklorinasi (PCB) dan pestisida organoklorin,” ujarnya.
Oleh karena itu, melalui aksinya itu mereka mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan pemantauan terhadap konsentrasi PCB dan pestisida organoklorin pada sungai yang menjadi prioritas pemulihan (air, sedimen, dan indikator biologis).
Selain itu, mereka juga menyarankan untuk melakukan inventarisasi terhadap fenomena ikan interseks/bencong yang pada sungai-sungai yang menjadi prioritas pemulihan. Meningkatkan kapasitas (laboratorium) dinas lingkungan hidup provinsi sehingga dapat melakukan pemantauan PCB dan organoklorin dan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait dalam rangka pengendalian pencemaran PCB dan pestisida organoklorin.
“Yang paling penting juga menetapkan PCB dan DDE, dan DDD sebagai parameter utama pemantauan kualitas air dalam PP No. 82/2001,” pungkasnya. (yul/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
