Presiden Jokowi berpose di depan pesawat pengangkut BBM jenis Air Tractor AT-802 dengan kapasitas angkut 4.000 liter. Foto: cnn
“Ada ketidakadilan. Di Jawa harga BBM Rp 7.000. Di Wamena, harga BBM Rp 60.000-Rp 70.000 per liter. Saya gak bisa seperti itu. Kalau di sana, di Barat, di Tengah, ya di sini harusnya sama harganya,” kata presiden diiringi tepuk tangan hadirin, sebagaimana dilaporkan wartawan di Yahukimo, Yuliana Lantipo.
Presiden menggarisbawahi, bila terjadi kenaikan harga BBM sebesar Rp1.000, masyarakat di Pulau Jawa langsung bereaksi. Namun, di Papua atau di wilayah bagian timur lainnya, rakyat hanya bisa terdiam ketika harga BBM berkali lipat lebih mahal dibanding wilayah lainnya.
"Di sini harga Rp 60.000 per liter atau Rp100.000 per liter bertahun-tahun juga rakyat diam," kata presiden.
Dia mengakui menerima laporan tentang kerugian yang bakal diderita Pertamina dalam menjalankan kebijakan ‘Satu Harga BBM’.
“Pak Dirut Pertamina menyampaikan ke saya, ‘Pak kalau harga (BBM di Papua) Rp 7.000, ruginya besar sekali’. Ini bukan urusan untung dan rugi. Saya sudah perintahkan ke ibu menteri (BUMN), carikan jalan keluar. Yang paling penting saya minta, harga (BBM) kurang lebih sama dengan yang ada di Jawa.”
Sambut baik
Kebijakan ‘Satu Harga BBM’ yang diterapkan Presiden Jokowi mendapat sambutan baik warga Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo. Akan tetapi, mereka menyampaikan sejumlah catatan.
Lince Kobak, seorang ibu rumah tangga di Kota Dekai, mengatakan harga yang dipatok tak menentu.
Sekarang harga bensin bisa Rp 6.450 per liter di APMS (Agen Penyalur Minyak dan Solar). Tapi, kalau stok lagi kosong di APMS, saya beli di pengecer dengan harga lebih mahal, Rp 15.000. Pernah saat air kering, harga tambah mahal sampai Rp 50.000. Saya harap dengan kebijakan ini, stock di APMS selalu ada,” kata Lince.
Stok bensin di APMS juga menjadi sorotan Hery Hesegem, warga Kota Dekai. “Layanan BBM yang kami nikmati dengan harga Rp 6.450 hanya berjalan dalam waktu satu minggu. Setelah seminggu berjalan, BBM di APMS dibilang habis".
“Cuma yang jadi kendala adalah dalam proses penyalurannya. Prosesnya, di APMS di layani hanya satu sampai dua hari, setelah sekitar seminggu pelayanan. Sehingga, perlu ada pengamanan atau kontrol dari pemerintah dan pihak-pihak terkait di seluruh Papua secara umum,” kata Hery.
Menanggapi keluhan itu, presiden meminta Pertamina memantau harga BBM di tingkat penyalur dan pengecer.
"Saya juga titip, harga di APMS (Agen Penyalur Minyak dan Solar) saya harapkan juga sama ketika sampai di masyarakat. Jangan sampai nanti dibeli segelintir orang untuk dijual lagi dengan harga yang berbeda. Itu yang saya tidak mau. Harganya harus harga di masyarakat, jadi cara penyalurannya harus benar," ucapnya.
Untuk mengatasi kelangkaan infrastruktur transportasi di wilayah Papua, Pertamina telah menyiapkan dua buah pesawat pengangkut BBM jenis Air Tractor AT-802 dengan kapasitas angkut 4.000 liter
Tiga pesawat serupa akan dibeli untuk melayani distribusi BBM di wilayah Kalimantan Utara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
