Mensos Khofifah Indar Parawansa usai menandatangani MoU dana talangan pemerintah kepada PT MLJ untuk pembayaran sisa ganti rugi korban lumpur di Delta Wibawa. (foto: nanang ichwan/BANGSAONLINE)
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa meminta agar pembayaran sisa ganti rugi korban lumpur diberikan secara serentak.
"Agar adil. Semua validasi data selesai, kami meminta pembayaran dilakukan serentak," ujarnya usai menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) dana talangan pemerintah kepada PT. Minarak Lapindo Jaya (MLJ) untuk pembayaran sisa ganti rugi korban lumpur yang 9 tahun belum lunas di Delta Wibawa, Selasa (14/07).
Untuk melakukan percepatan data validasi yang dilakukan BPLS, Khofifah, meminta kepada Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo proaktif membantu kelengkapan dokumen-dokumen atau surat-surat. "Agar segera selesai," sambungnya.
Pihaknya juga menunjuk dua orang bernama Sutopo dan Riky untuk membantu percepatan dokumen yang diurus warga tersebut.
Proses validasi berkas korban lumpur Lapindo digelar sejak 26 Juni dan bakal berakhir pada 31 Juli. Hingga Selasa (14/7) ini, sebanyak 1544 berkas dari total 3337 berkas masih harus divalidasi.
Data tersebut menunjukkan bahwa masih separuh data yang masih belum tervalidasi. Jelas, ini tidak sesuai prediksi target pelunasan ganti rugi korban lumpur Lapindo dan tentu meleset dari target yang ditentukan pemerintah pusat yang mengatakan bahwa pencairan ganti rugi bakal diterima warga sebelum Lebaran.
Selain Mensos Khofifah Indar Parawansa, juga hadir Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Mulyono dan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro didampingi Gubernur Jatim Soekarwo serta Bupati Saiful Ilah dan Wabup MG Hadi Sutjipto. Direktur PT. MLJ Andi Darussalam Tabusala serta pihak BPLS dan rautsan warga juga hadir.(nni/sho)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
