Kepala DPMPTSP Gresik, Agung Endro Dwi Setyo Utomo, saat menerima Koordinator Perizinan Smelter, Arif Adi Wisastra. Foto: SYUHUD/BANGSAONLINE
"Hari ini kami undang 13 tenant atau perusahaan di kawasan KEK untuk berdiskusi, sharing soal perizinan. Antara lain, dari Smelter Freeport Indonesia. Ruang ini kami adakan untuk memudahkan para pengusaha untuk mendapatkan izin yang dibutuhkan," urai Agung.
Ia pun berharap, di KEK ada areal lahan untuk usaha seluas 1.800 hektare. Dari lahan seluas itu yang sudah terpakai seluas 600 hektare.
"Mudah-mudahan lahan di KEK segera terisi semua, sehingga bisa memberikan kontribusi besar terhadap daerah seperti PAD," katanya.
Agung menambahkan, Pemkab Gresik tengah membuat kebijakan untuk memberikan insensif kepada pengusaha dalam pengurusan perizinan.
"Intensif yang kami berikan untuk izin usaha di dalam kawasan (KEK) hingga 50 persen. Sementara di luar itu, menyesuaikan dengan persyaratan yang kami tentukan," ucapnya.
Sementara itu, Kordinator Perizinan Smelter PT Freeport Indonesia, Arif Adi Wisastra menyatakan, bangunan project Smelter di KEK ada 100 item.
Dari ratusan bangunan itu membutuhkan perizinan, seperti PBG dan sertifikasi kelayakan atau sertifikat layak fungsi (SLF).
"Saat ini, kami intens komunikasi dengan Pemerintah Gresik, DPMPTSP dan OPD terkait untuk kelengkapan perizinan yang dibutuhkan. Seperti PBG," ujarnya.
Ia menambahkan, Smelter patuh dengan ketentuan perizinan yang ada di pemerintah daerah setempat.
"Kami berharap tahun ini PBG yang kami butuhkan sesuai yang dipersyaratkan perundangan klir. Sehingga, kami bisa memberikan kontribusi kepada daerah untuk PAD," tuturnya. (hud/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
