Protes Hasil Ujian, Bacakades dan Pendukungnya Geruduk Kantor DPRD Pasuruan

"Kami akan tindak lanjuti dengan memanggil pihak-pihak terkait untuk meminta pertanggungjawaban dan meminta penjelasan," ungkapnya.

Ia berpesan agar mempercayakan aspirasi tersebut kepada legislatif. Serta meminta warga untuk menjaga kondusivitas.

"Biarkan kami bekerja dulu. Kalau memang tidak puas, bisa nantinya dengan cara lain, seperti PTUN. Yang jelas, kami berpesan agar tetap jaga kondusivitas," pintanya.

Wakil Ketua Komisi I DRPD Kabupaten Pasuruan, Agus Suyanto, berjanji bakal melakukan telaah dan meneliti terhadap apa yang menjadi unek-unek warga. "Kami berharap persoalan ini bisa diselesaikan dalam mekanisme dan ketentuan regulasi," katanya.

Terpisah, Kepala DPMD Kabupaten Pasuruan, Ridho Nugroho, mengungkapkan dalam memahami regulasi tidak hanya bisa dilakukan pasal per pasal. Harus runtun dan menyeluruh karena antara pasal satu dengan yang lain saling berkaitan.

Begitu juga berkaitan dengan hasil ujian baca tulis dan baca kitab suci. Menurutnya, dalam Perbup 47 tahun 2021 tentang pedoman tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa diatur soal ujian dan standar nilainya.

Hal itu tercantum dalam pasal 43 ayat 2, 3, dan juga 4. Di mana, untuk ujian baca tulis, standar nilanya minimal 50. Sementara untuk ujian baca kitab suci, adalah 50.

"Nilai tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing bacakades. Baru, nilai tersebut kemudian dijumlah untuk mendapatkan hasil penggabungan dengan standar, minimal 50 hingga 100," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa Nuraji tidak lolos ujian karena nilai untuk baca tulis di bawah 50. "Tidak bisa langsung digabung. Tapi dinilai satu per satu (ujian baca tulis dan baca kitab suci, red) baru nilai itu semua digabung," bebernya.

Ridho juga menyampaikan bahwa Universitas Brawijaya Malang bukanlah lembaga sembarangan. "Siapa yang tidak mengenal Brawijaya Malang? Masa diragukan kemampuannya?," singgungnya. (bib/par/rev)