Gubernur Khofifah: Program Pemutihan PKB Jatim Ditutup Besok

Gubernur Khofifah: Program Pemutihan PKB Jatim Berakhir Besok

Dari layar monitor pendapatan daerah Pemprov Jatim yang realtime disediakan Bapenda Jatim, terlihat bahwa sampai dengan semester I Tahun 2023, semua target PAD telah terealisasi lebih dari 50 persen kecuali.pajak rokok.

Jika dijabarkan, untuk capaian penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2023 saat ini telah tercapai Rp3.607.712.840.734,00. atau telah terpenuhi 52,44% dari target. Begitu juga untuk penerimaan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun ini telah terealisasi sebesar Rp2.090.944.463.600,00. atau sudah terealisasi 58,34% dari target.

Kemudian untuk penerimaan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) saat ini sudah terealisasi sebesar Rp1.603.009.358.423,00. tercapai 75,44% dari target.

Untuk Pajak Air Permukaan (PAP) sudah terasliasi Rp22.109.721.600,00. atau 62,90% dari target. Lalu Retribusi Jasa Usaha (RJU) telah terealisasi Rp1.936.971.200,00. atau tercapai 64,03 % dari target, dan Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp9.295.117.285,00. atau tercapai 50,93% dari target.

“Yang belum sampai 50 persen hanya Pajak Rokok. Saat ini progresnya sudah 36,60%, tapi insya allah akan tercapai di bulan Juli Tahun 2023,” tegasnya.

Bermacam program yang dilakukan Bapenda Jatim dalam memberikan layanan dan kemudahan untuk membayar pajak ternyata juga mendapatkan apresiasi dari warga Jatim. Yang ini ditunjukkan dari tingginya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan KB Samsat Induk dan layanan unggulan di Jawa Timur.

“Data IKM menunjukkan bahwa Masyarakat merasa puas terhadap pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Angkanya mencapai 98,14%. Ini tentunya menjadi motivasi kita bersama bahwa layanan yang cepat dan mudah sangat dibutuhkan masyarakat. Mari kita tingkatkan kualitas public service kita,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Bapenda Jatim, Bobby Soemiarsono, mengatakan bahwa pihaknya akan terus berusaha untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan pembayaran PKB.

“Kami berupaya maksimal dalam meningkatkan layanna pembayaran PKB, dengan harapan masyarakat puas dalam membayar pajak dan Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur tetap optimal,” pungkasnya. (dev/mar)