SAMPANG, BANGSAONLINE.com - Divisi Advokasi Forum Mahasiswa Sampang (Formasa) Sofyanto menanggapi pernyataan Bupati Sampang di media online, menyikapi sejumlah kritikan mahasiswa pasca demonstrasi di gedung DPRD setempat beberapa hari lalu.
Bupati Sampang, Slamet Junaidi, mengakui pemkab mempunyai utang kepada PT SMI milik BUMN. Bupati menyampaikan, utang pemkab kepada Pemerintah Pusat tanpa menjaminkan aset daerah.
Ia memastikan, dalam utang itu tidak akan terjadi penyitaan. Utang tersebut dilakukan untuk pembangunan infrastruktur jalan lingkar selatan (JLS).
"Respons Bupati Sampang kami ucapkan banyak terima kasih, walaupun itu melalui sebuah berita," ucap Sofyan pada BANGSAONLINE.com, Jumat, (26/5/2023).
Menurut Sofyan, klarifikasi yang disampaikan Slamet Junaidi menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin daerah yang tidak anti kritik. Bahkan, Sofyan mengapresiasi Bupati Slamet Junaidi yang mempersilakan siapa pun yang mempunyai kepedulian terhadap Kabupaten Sampang untuk berdiskusi dengannya di pendopo.
"Tetapi itu omong kosong. Sebab, beberapa kali Formasa mengirimkan surat sekalipun belum ada yang direspons. Surat itu tidak pernah dijawab," katanya.
Mahasiswa Universitas Madura (Unira) Pamekasan itu menegaskan jika memang Bupati Sampang jujur dan mau berkomitmen untuk melakukan diskusi, Forum Mahasiswa Sampang siap di mana pun dan kapan pun.
"Jika memang siap berdiskusi secara live, mari terbuka di publik. Mari bangun ulang demokrasi di Kabupaten Sampang yang sepertinya mulai runtuh. Formasa siap menerima undangan dari pemkab, atau kami akan bersurat lagi asalkan dijawab," tambahnya.
Sofyan tidak terima terhadap statement Bupati Sampang yang menganggap kritikan mahasiswa seperti burung berkicau. Menurutnya, kritikan dari mahasiswa itu murni atas rasa kepedulian dan untuk keadilan serta kesejahteraan masyarakat.
"Kalau memang bupati mengatakan seperti itu, berarti bukan sosok pemimpin yang katanya anti kritikan. Sedangkan mahasiswa dalam hal ini tidak mempunyai kepentingan apa pun," tegasnya.
Mahasiswa menduga, infrastruktur yang dibangun menggunakan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) itu adalah ambisi pemkab untuk menunjukkan bahwa Bupati Slamet Junaidi berhasil dalam hal pembangunan. Sedangkan kenyataannya manfaat dari pembangunan itu berdampak buruk terhadap masyarakat.
"Perlu masyarakat sadari, Pemkab Sampang sudah dua kali melakukan pinjaman untuk membangun infrastruktur. Di tahun 2020, jalan yang dibangun hancur dan 2021 untuk JLS," jelasnya. (tam/ns)
